Anggota DPRD Jatim 'Kuras' Dana Hibah Rp 3,3 Miliar

BPK Temukan Indikasi Korupsi di Dinas PU

Anggota DPRD Jatim 'Kuras' Dana Hibah Rp 3,3 Miliar

Potretkota.com - Ingin menguras dana hibah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jatim, kelompok masyarakat Ts di Gresik mengajukan proposal pembangunan gedung sekolah dasar bagi anak-anak yatim, di Cerme, Gresik.

Namun sayang, pengajuan proposal dengan pencairan Rp 1,3 miliar sama sekali tidak sesuai spesifikasi pendirian sekolah. Lahan di kawasan Cerme, masih berupa sawah. Dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2016-2017, proposal permohonan hibah tidak terdapat izin pendirian sekolah dari pihak terkait.

Proposal tersebut belum dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan pendirian sekolah, seperti keabsahan penyelenggara pendidikan yang berbadan hukum dan rekomendasi dinas pendidikan. Bahkan tidak ada studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan.

Selain itu, proposal permohonan hibah juga tidak didukung dengan dokumen sertifikat hak atas tanah. Kepala Desa Kambingan menerangkan pada BPK, bahwa sebidang tanah sawah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jatim merupakan tanah milik BS, Anggota DPRD Jatim.

Pada BPK, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cerme juga menerangkan, bahwa berdasarkan data yang dimiliki tidak pernah menerima permintaan kelompok masyarakat Ts untuk menjadi Nazhir (pengurus atau pengelola harta wakaf).

Beberapa narasumber Potretkota.com menyebut ada kecocokan nama, jika BS tak lain Bambang Suhartono dari PDIP Jatim anggota dewan dapil 6 yang meliputi Blitar, Tulungagung, Kediri. Bambang merupakan anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi Pembangunan. Pria yang akrab disapa Bambang GER ini juga memimiliki istri (Siti Muafiyah) di PDIP Gresik. 

Dikonfirmasi Potretkota.com, Bambang menyangkal punya lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 802 di Blitar dan tanah sawah di Cerme, Gresik. "Sudah lama ingetku bukan, maaf aku gak punya apa-apa," akunya terkesan becanda.

Sementara, Kabid Tata Bangunan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jatim Rudi Hermawan melalui stafnya Asran mengaku pertanggungjawaban dana hibah adalah sipenerima hibah, bukan dinas tempatnya bekerja. "Ini kan pelimpahan dari Provinsi. Kita hanya membantu proses pencairan hibah saja. Kita tidak ikut-ikut," dalihnya pada Potretkota.com, Selasa (7/2/2018).

BACA JUGA: Dana Hibah Dinas PU Mengalir ke Anggota Dewan

Seperti berita sebelumnya, kelompok masyarakat BSj juga mengeruk dana hibah Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Provinsi Jatim Rp 2 miliar. Dana tersebut untuk keperluan mendirikan bangunan sekolah kejuruan bidang kesehatan di Desa Siraman, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Blitar. Ternyata, lahan Sertifikat Hak Milik Nomor 802 milik BS. (Hyu)

Penataran Pencak Silat Diikuti 150 Pelatih
Juru Tulis Togel Didakwa UU ITE