Bawaslu: Pemberi dan Penerima Politik Uang Terancam Dipidanakan

Bawaslu: Pemberi dan Penerima Politik Uang Terancam Dipidanakan

Potretkota.com - Dalam Deklarasi Kampanye Damai Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Jawa Timur tahun 2018, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa timur akan tindak pemberi dan penerima politik uang.

"Kami beriktiar sekuat tenaga berbagai macam upaya melakukan sosialisasi dan komunikasi berbagai pihak. Termasuk seluruh masyarakat jawa timur, jangan segan-segan untuk memberikan, dan melaporkan apabila ada upaya mani politik, upaya pemberian uang, menjanjikan uang maupun barang. Yang mengajak atau menolak untuk memilih sesuatu pasangan calon (paslon) yang tertentu," kata, Moh. Amin, M.PdI, pada Potretkota.com dihalaman Maspion squer giant, di jl A Yani Surabaya, Minggu (18/2/2018).

Amin menambahkan bahwa larangan tersebut sudah diatur oleh UU No 10 Tahun 2016 di Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Peraturan Bawaslu tentang politik uang.

"Karena aturan yang baru bukan hanya pemberi yang dipidana, namun termasuk bagi penerima juga akan dikenakan pidana pemilu dan akan ada sanksi berubah kurungan maupun ganti rugi," tambah Amin.

Pelaku politik uang termasuk sebuah larangan, apabila pelaku dari partai politik atau paslon. "Ya bisa dipenggagalan proses pencalonannya. Sedangkan bagi masyarakat yang menerima politik uang akan dikenakan pidana maupun sanksi yang sesuai aturan dan undang-undang," terang Amin.

Dalam kampanye juga ada ketentuan yang maksimal berupa alat-alat peraga kaos topi dan semacamnya yang tidak lebih dari nilai Rp 25 ribu.

"Sedangkan kampanye ada dana konsumsi dan dana transport dan semacamnya. Harus diberikan berupa barang nasi dan semacamnya dengan maksimal Rp 30 ribu. Diluar itu berupa janji baik pemberian barang, diluar harga itu maka dikenakan sebagai upaya politik uang," tutup Amin. (Am)

Panwaslu Kota Kediri Deklarasi Kampanye Damai
Risma Pasrahkan PD Pasar Surya ke Kejaksaan