Bea Cukai Belum Tetapkan Tersangka Miras Ilegal

Sri Mulyani Minta Miras Singapura Dilelang

Bea Cukai Belum Tetapkan Tersangka Miras Ilegal

Potretkota.com - Sudah pergantian bulan sejak diungkapnya penyelundupan 3 kontainer berisi minuman keras (miras) asal Singapura, pihak Bea Cukai Tanjung Perak sepertinya belum menetapkan tersangka.

Saat dikonfirmasi Potretkota.com, Humas Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya Narko mengaku kasus ini dalam penyelidikan. "Saat ini dalam tahap proses. Nanti setelah semua clear akan kami informasikan," akunya baru-baru ini.

Begitu juga dengan Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) Bisri melalui Ferry P2 Bea Cukai Tanjung Perak Surabaya. Menurutnya kasus ini masih proses penyidikan. "Untuk Kasus tersebut sedang dalam proses penyidikan. Dan kami masih belum bisa share terkait detailnya karena terkait dengan pendalaman yg sedang kami lakukan. Untuk perkembangan selanjutnya akan kami share setelah proses penyidikannya rampung," dalihnya Selasa (7/8/2018).

Entah kenapa belum juga ada tersangka? Padahal kasus ini sudah jelas dokumen ataupun siapa importirnya, yakni PT Golden Indah Pratama yang sudah selundupkan 50.664 miras asal Singapura.

Seperti diketahui, sebanyak 50.664 minuman keras (miras) asal Singapura diselundupkan PT Golden Indah Pratama ke Surabaya. Modusnya, miras import tersebut diberitahuan dalam manifestas sebagai Polyester yam (benang poliester).

Barang selundupan tersebut diangkut dari Singapura tanggal 24 Juni 2018 dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Perak melalui Pelabuhan Tanjung Priok yang diperkirakan tiba pada tanggal 26 Juni 2018. Dan pada 28 Juni 2018, petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan fisik terhadap tiga kontainer yang melewati jalur hijau.

“Jumlah dan jenis barang tidak sesuai dengan apa yang tertera di dokumen kepabeanan,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat jumpa pers di Terminal Petikemas Surabaya (TPS), Kamis (2/8/3018).

Dalam jumpa persnya, Sri Mulyani meminta agar 50.664 miras Singapura dilelang ketimbang dihancurkan. “Ini kan bisa menjadi pemasukan untuk negara,” dalihnya.

Menurut Sri Mulyani, lelang dimaksud yakni peserta tidak sembarang orang atau perusahaan. Karena, peserta leang harus memiiki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dari Menteri. (Tio)

Soal Jasmas, Ratih Retnowati Diperiksa Kejaksaan
Dituntut 10 Tahun, Residivis Sabu Menggerutu