Dana BOP Kepentingan Agama Terindikasi Dikorupsi

Dana BOP Kepentingan Agama Terindikasi Dikorupsi

Potretkota.com - Kasus dugaan pemotongan dana Bantuan Oprasional Penyelenggaraan (BOP) untuk Pondok Pesantren (Ponpes), Madarasah Diniyah (Madin) dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ) telah ditangani Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

Atas hal itu, mendapat perhatian dariLembaga Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka). Yang intinya meminta Kejaksaan segera menangkap aktor intelektual dugaan pemotongan dana bantuan tersebut.

Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka), Lujeng Sudarto meyakini dana bantuan oprasional pendidikan untuk Ponpes, Madin dan TPQ telah dipotong oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

"Sebab, dari data dilapangan yang kami dapat, ada lima contoh lembaga pendidikan yang sudah mengakui memang dipotong saat penerimaan BOP. Bentuk potonganya bervariasi, satu lembaga pendidikan dengan lembaga pendidikan yang lain potonganya tidak sama. Yang jelas, ada ratusan lembaga pendidikan agama yang memotong dana bantuan tersebut," kata Lujeng di kantor Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Senin (15/2/2021).

Untuk itu, kedatangannya mendorong penyidik Kejaksaan menuntaskan penyelidikan kasus dugaan pemotongan BOP. "Selain itu, tujuan kami kesini tidak dalam kapasitas mengintervensi proses penyelidikan Kejaksaan. Melainkan mendorong dan mendukung penuh proses pulbaket dan puldata yang sedang dilakukan kejaksaan ini. Dari sinilah meminta kejaksaan agar tegak lurus dalam proses kasus tersebut," sambung Lujeng.

Sekadar diketahui, Kementrian Agama mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,36 triliun untuk BOP Ponpes, Madin dan TPQ se - Indonesia. Dan BOP ini untuk operasional lembaga pendidikan agama saat pandemi Covid-19. Penggunaannya untuk operasional dan pembelajaran daring pesantren.

Tentunya, tujuan ini untuk kepentingan agama dalam membantu meringankan beban pesantren saat menjalankan kegiatan belajar mengajar di tengah pandemi Covid-19. Dalam juknis BOP ini, bisa diperuntukkan untuk pengadaan listrik, alat pelindung diri, masker, hand sanitizer hingga renovasi tempat wudlu, dan lainnya.

Sementara, Kasi intel Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, Wahyu Susanto menyampaikan terkait masalah dana BOP untuk Ponpes, Madin dan TPQ, memang dari Kejaksaan mencium aroma indikasi ketidak sesuaian. "Akan tetapi kejaksaan tidak gegabah, dan masih melakukan Puldata dan Pulbaket yaitu Pengumpulan bahan data dan Pengumpulan keterangan dulu. Baru kalau sudah jelas, nanti kami sampaikan ke Publik," ungkapnya.

Kasi Intel yang baru menjabat ini mengaku sudah memeriksa ratusan penerima BOP dari Kementrian Agama. "Kami pun sudah memanggil ratusan penerima BOP, baik dari kalangan Ponpes, Madin atau TPQ. Sekarang masih proses, dan sampai sekarang belum tuntas. Soal perincian penerima yang sudah diperiksa, kami belum bisa menyampaikan. Yang jelas, mohon dukunganya dari rekan-rekan," pungkasnya. (Mat)

Proyek TPT dan Paving Nunggu Anggaran Pemerintah
JPU Ni Putu Parwati tak Mampu Buktikan Dakwaan