Demonstran Minta PT Bebaskan Pejuang Lingkungan

Demonstran Minta PT Bebaskan Pejuang Lingkungan

Potretkota.com - Puluhan Massa yang tergabung di Tim Kerja Advokasi Gerakan Rakyat Untuk Daulat Agraria (Tekad Garuda) Mendatangi Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur, di jalan Sumatera, Surabaya. Kedatangannya tak lain, menyerahkan memori banding perkara Heri Budiawan alias Budi Pego salah satu aktivis yang dituduh menyebarkan dan mengembangkan ajaran komunisme dan marxisme dalam aksi penolakan tambang emas Tumpang Pitu, Senin (4/4/2017).

Perwakilan Walhi Jatim Wahyu Eka Setiawan pada Potretkota.com mengaku, pemidanaan Budi Pego ini jelas merupakan bentuk kriminalisasi terhadap perjuangan warga menolak keberadaan pertambangan emas oleh PT Bumi Suksesindo (PT BSI) dan PT Damai Suksesindo (PT DSI) di Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jumat (23/02/2018).

"Dalam kasus Tumpang Pitu saja, menurut data investasi yang berhasil dihimpun di lapangan, kriminalisasi telah memakan korban setidaknya 15 orang dalam 5 kasus yang terkait dengan sikap penolakan warga terhadap kehadiran pertambangan disana. Selain Budi Pego, masih ada tiga warga lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan penyebaran komunisme," kata Wahyu pada Potretkota.com.

Sementara Abdul Wachid juga menjelaskan, pada tahun 2017, setidaknya telah ada 25 warga yang mengalami kasus kriminalisasi karena aktivitasnya memperjuangkan ruang hidup dan hak-hak mereka. "Tingginya angka kriminalisasi terhadap pejuang lingkungan hidup dan hak asasi manusia ini menunjukkan lemahnya perlindungan terhadap para aktivis," terangnya.

Menurut Wachid ini bentuk pembungkaman, dan pengerdilan terhadap perlawanan masyarakat yang menolak aktivitas pertambangan emas Tumpang Pitu yang selama ini dianggap mengancam keselamatan ruang hidup mereka. "Kami mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyidangkan perkara ini untuk membebaskan Heri Budiawan," tegasnya.

Perlu diketahui, dalam perkara No 559/Pid.B/2017/PN Byw, Budi Pego disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Banyuwangi. Dianggap bersalah melanggar Pasal 107 a UU No 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, Jaksa Budhi Cahyono. NS, SH dan Jaksa Arief Ramadhoni, SH, menuntutnya dengan hukuman 7 tahun penjara. Tak lama, Ketua Majelis Hakim Putu Endru memutusnya dengan hukuman 10 bulan penjara.

Budi Pego dianggap bersalah karena sudah menjadi koordinator demo dengan spanduk palu arit, yang identik dengan simbol Partai Komunis Indonesia (PKI). Massa saat itu menolak di daerah Gunungsalak telah dilakukan penambangan. Spanduk bertuliskan "Karyawan BSI Dilarang Lewat Jalur Ini" bercat merah kemudian dibentangkan di tempat umum yaitu di depan Kantor Camat Pesanggaran. (Tio)

Lurah Bubutan Pungli PKL Rp 50 Ribu Perbulan
KTPI Jatim Berharap Perbanyak Pertandingan