Potretkota.com - Anggota DPRD Kabupaten Pasuruan telah menggelar sidang paripurna pembahasan RAPBD Kabupaten Pasuruan tahun 2021. Dalam sidang paripurna itu, beberapa dewan membahas beragam persoalan seperti, penanganan banjir tak kunjung beres, kelangkaan pupuk dan permasalahan lainya. Atas hal ini menilai Pemkab kurang sirius menangani berbagai persoalan. Dan ini menjadi catatan buruk kepemimpinan tahun ketiga Bupati Pasuruan Irsyad Yusuf.
Juru bicara Fraksi Gerindra, Kasiman mengatakan soal bencana banjir sebenarnya bukan hal baru di Kabupaten Pasuruan dan ini terjadi setiap tahun sekali dibeberapa wilayah. Menanggapi persoalan ini, harusnya Pemkab Pasuruan menyiapkan langkah konprehensif, bekerja sama dengan intansi vertikal dengan melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh. Rekayasa dalam rangka memperlambat laju air seperti pembangunan waduk atau embung, harusnya dilakukan dibangun diwilayah hulu sungai.
"Selain itu, mengenai sektor ketahanan pangan dan pertanian, saat ini para petani sangat kesulitan dan merugi dengan kelangkaan pupuk subsidi. Sebab harga pupuk non subsidi bisa sampai 3 kali lipat dipasaran dan harga komoditas hasil panen saat ini turun karena rendahnya permintaan pasar. Ini harus diperhatikan," ungkap Kasiman.
Sedangkan, juru bicara fraksi PDIP, Abu Bakar menyampaikan ada banyak persoalan yang ada di Kabupaten Pasuruan dirasa kurang baik, seperti keputusan Bupati saat ini menaikkan UMK buruh. Sementara kesejahteraan Guru Honorer, perangkat Desa dan BPD terkesan diabaikan, padahal mereka terima gaji setiap enam bulan sekali dan gajinya jauh dibawah UMK buruh.
Selain itu, mengenai aset daerah temuan dari BPK masih ada beberapa aset daerah yang belum diiventarisasi sampai dengan proses sertifikasi aset. "Ada juga pertanyaan lain mengenai kedudukan hukum PT PAMI setelah menang ditingkat kasasi bagaimana statusnya saat ini. Apakah tetap berlanjut atau ditiadakan. Hal lain, terkait jatah pengelolaan air minum umbulan, fraksi PDIP masih belum melihat rencana kerja dari PDAM dalam pengelolaan umbulan. Nah, dari beberapa aitem itu jelasnya bagaimana," terang Abu.
Sementara, Ketua fraksi NasDem Joko Cahyono menyebut dari berbagai persoalan yang ada, tentunya risalah pendapatan dalam pengantar nota keuangan RAPBD 2021 yang disampaikan Bupati Pasuruan layaknya seperti sebuah dongeng.
Untuk itu Fraksi NasDem meminta adanya penegasan dengan perangkaan yang jelas sehingga proyeksi pendapatan tahun 2021 dapatlah ditangkap dengan baik. "Selain itu, kami meminta ada lampiran target dan pendapatan yang komprehensif di setiap Dinas penghasil. Persoalan inilah yang membuat kami, seakan-akan hanya diberi peta buta, sementara detilnya hanya pihak eksekutif yang berhak mengetahuinya," ujarnya. (Mat)
