Dinas Tenaga Kerja Temukan Pelanggaran Anak Perusahaan Pelindo

Dinas Tenaga Kerja Temukan Pelanggaran Anak Perusahaan Pelindo

Izin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh No 188/694/SK/106.04/2014 tercatat pengusaha atau penanggungjawab PT Pelindo Daya Sejahter yakni M. Kusnul Jakin dengan jenis kegiatan usaha tenaga pengaman.

Potretkota.com - Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Surabaya, menemukan beberapa analisa pelanggaran yang diterapkan oleh PT Pelindo Daya Sejahtera (PDS), salah satu anak perusahaan PT Pelindo III. Hal tersebut disampaikan Kepala Disnaker Surabaya, Dwi Purnomo, SH. MH.

"Usaha PT PDS jasa pengamanan saja, lainnya tidak ada. Jelas melangar," katanya pada Potretkota.com, Kamis (7/4/2016).

Meski demikian, Disnaker tidak akan tutup mata, karena Walikota Surabaya, Tri Rismaharini memerintahkan agar tidak ada PHK besar-besaran. "Tetep kita perjuangkan agar menjadi pegawai tetap, tidak ada PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). Mereka tidak harus magang, karena magang sendiri sudah menyalagi aturan," jelas Dwi mendampingi pegawai, yang sudah tidak dibolehkan masuk gedung PT Pelindo III.

Dalam pertemuan, Dwi menyampaikan beberapa analisa temuan pelanggaran, yang sudah dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan di PT PDS No 560/2801/436.6.12/2016, tanggal 6 April 2016, sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 19 Tahun 2012, tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain menyatakan, perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh harus didaftarkan kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota pekerjaan dilaksanakan.

Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2013 tentang penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan lain, pada intinya menyatakan, perjanjian tertulis penyerahaan sebagian pelaksanaan pekerjaan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penyedia jasa pekerja di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat dilaksanakan pekerjaan dan apabila pelaksanaan pekerjaan pada perusahaan pemberi pekerjaan yang dalam wilayah lebih dari satu kabupaten atau kota, maka pendaftaran perjanjian pekerjaan tersebut dilakukan pada instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan provinsi.

Bahwa ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja, No 19 tahun 2012 tentang syarat-syarat penyerahan sebagian pelaksanaan perusahaan kepada perusahaan lain, pada intinya menyatakan, dalam hal perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh tidak didaftarkan ke instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dan perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh tetap melaksanakan pekerjaan, maka instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan provinsi mencabut izin operasional.

Bahwa ketentuan Pasal 14 Peraturan Gurbenur Jawa Timur No 25 Tahun 2014 tentang Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No 9 Tahun 2013 menyatakan, hubungan kerja antara pekerja atau buruh dengan PPJB beralih pada perusahaan pemberi pekerjaan dalam hal, (a) Pekerjaan yang diserahkan berhubungan langsung dengan proses produksi atau bukan merupakan kegiatan jasa penunjang. (b) Pekerjaan yang tidak sesuai dengan jenis kegiatan jasa penunjang yang tercantum dalam izin operasional penyedia jasa pekerja atau buruh. (c) Perusahaan pemberi pekerjaan melaksanakan perjanjian penyedia jasa pekerja atau buruh dengan perusahaan yang tidak memiliki izin operasional, atau (d) Perjanjian penyediaan jasa pekerja atau buruh tidak memiliki bukti pendaftaran dari instansi berwenang.

Kepala Disnaker Surabaya, Dwi Purnomo, petugas yang melakukan pemeriksaan diantaranya, Endah Setyowati, Nurleli K Siregar, Mochamad Sofyan Hasibuan, Irwan Ario Wibowo dan Pulung Wicaksono.

Sementara, saat jumpa pers Humas PT Pelindo III, Edi Priyanto mengaku, semua proses perizinan PT PDS, sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. "Semua izin operasional ada. Untuk bisnis lain (pemborongan tenaga kerja) sudah diajukan, tapi belum ada jawaban resmi dari pihak Disnaker," akunya, mewakili Direktur SDM dan Umum, Toto Heliyanto.

Dikantor PT Pelindo III, Edy mengatakan, meskipun dianggap melanggar peraturan, tidak seharusnya anggota DPR RI, Rieke Dyah Pitaloka meminta pemerintah agar izin PT PDS dicabut. "Kalau izinnya (PT PDS) dicabut, otomatis banyak orang nganggur. Inikan cuma sanksi adminitrasi. Kalau tetap diteruskan, engga bisa tripartite, prosesnya ya ke PHI (Pengadilan Hubungan Industrial)," katanya, mendampingi Senior Manager Strategi dan Kesistiman Sumber Daya Manusia (SDM) PT Pelindo III, Fathurozi.

Sebelumnya, anggota Komisi VI DPR RI Rieke Dyah Pitaloka, menyebut, anak perusahaan PT Pelindo III yakni PT PDS melanggar peraturan, dan meminta pada Pemerintah agar izinnya usaha dicabut. "Di Pelindo III, ada 224 karyawannya sudah melakukan test prajabatan, namun "dipaksa" menjadi tenaga outsorching di anak perusahaan Pelindo 3 (PDS). Berdasarkan data ijin operasionalnya, untuk pekerjaan kemanan, bukan lainnya. Karena itu kami minta PT Ini dicabut operasionalnya," terangnya. (Hyu)

Anggota DPR RI Minta Izin Usaha PT PDS Dicabut
Eks Kepala Kemenag Surabaya Divonis 2 Tahun