DPRD Menyoal PNS Surabaya Rangkap Jabatan di YKP
Drs. AH Thony

DPRD Menyoal PNS Surabaya Rangkap Jabatan di YKP

Potretkota.com - Baru-baru ini Wali Kota Surabaya Tri Rismaharni mengumumkan pejabat baru Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang dijabat oleh pejabat Pemkot Surabaya. Para PNS ini diberi wewenag menjabat PNS karena ada surat perintah nomor 800/6790/436.1.2/2019 tertanggal 24 Juni 2019.

Mereka yang ditugaskan sebagai pengurus adalah, Maria Theresia Ekawati Rahayu (Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah), Chalid Buhari (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang) Yusron Sumartono (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah).

Sebagai pembina yakni, Hendro Gunawan (Sekretaris Daerah Kota Surabaya), Eri Cahyadi (Kepala Bappeko) dan Ira Tursilowati (Kepala Bagian Hukum).

Sedangkan sebagai pengawas yakni, Dedik Irianto (Kepala Bagian Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah), Dahliana Lubis (Inspektur Pembantu Wilayah III), dan Yuniarto Herlambang (Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah), Yayuk Eko Agustin W (Asisten Pemerintahan), M. Taswin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Hidayat Syah (Asisten Administrasi Umum), M. Fikser (Kepala Bagian Humas), dan Irvan Widyanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja).

Anggota pengurus YKP adalah Ira Tursilowati (Kepala Bagian Hukum), Robben Rico (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan), Dedik Irianto (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah), serta Dewi Soeriyawati (Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang).

Terakhir adalah Pembantu Pengurus sementara YKP yang dijabat oleh empat orang. Mereka adalah Sri Untayani (Fungsional Inspektorat), Amanda Suryawan (Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang), Adhitya Amarendra (Kasubag Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset), dan Mochammad Erfan Hadi (Kasi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan).

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Drs. AH Thony, PNS ataupun ASN yang rangkap jabatan sebenarnya kalau mengacu pada peraturan yang ada tidak diperbolehkan. Kalau tidak diperbolehkan, katanya, tentu seharusnya tidak semestinya dilakukan. Harus dipilih salah satu, yaitu mundur dari statusnya dari ASN atau tidak masuk kepengurusan YKP.

"Kalau sesuai dengan peraturan yang berlaku, tidak boleh pegawai negeri sipil atau PNS itu rangkap jabatan," kata Politisi Gerindra itu di ruang kerjanya, Rabu (29/1/2020) kemarin.

Bila mengacu pada UU nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pada pasal 17 ayat (a) mengatakan, Pelaksana (pelayanan publik) dilarang merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.

Ada yang berpendapat bahwa, rangkap jabatan bagi pejabat di lingkungan pemerintah daerah itu tidak masalah. Diperbolehkan. Apalagi terkait dengan permasalahan rangkap jabatan pejabat di Pemkot Surabaya itu sudah dibahas sejak pembahasan anggaran 2020. Intinya itu menjadi kewenangan Kepala Daerah masing-masing.

Itu pendapat Arif Fathoni, yang merupakan anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya 2019-2024. Menurutnya, rangkap jabatan sudah dikritisi sejak pembahasan anggaran 2020. Dan, itu tidak ap-apa karena menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Memang, katanya itu tidak menjadi masalah karena dasarnya ada.

"Memang rangkap jabatan ditubuh Pemkot itu sudah kita kritisi sejak pembahasan anggaran 2020. (ASN rangkap jabatan) itu tidak apa-apa namun tidak patut," kata Fathony di ruang Fraksinya, Kamis (30/1/2020).

Terpisah, Potretkota.com tidak berhasil menemui Biro hukum Pemkot Surabaya, Ira Tursilawati. Karena berdasarkan keterangan Staffnya, Salim, yang bersangkutan tidak ada di kantor dikarenakan mengahdiri rapat. "(Ira Tursilawati) tidak ada karena menghadiri rapat. Banyak rapat. Tinggalkan materi (wawancaranya) saja biar nanti saya sampaikan ke ibu," pintanya. (Qin)

JPU Suparlan Tuntut Residivis Sabu 3,5 Tahun
PKB Usulkan Gus Amak Calon Wali Kota Pasuruan