DPRD Surabaya Keluhkan Pungli di Kelurahan

DPRD Surabaya Keluhkan Pungli di Kelurahan

Potretkota.com - Merespon adanya pungutan kepada warga, Komisi A DPRD Surabaya memanggil seluruh Camat dan Lurah se-Kota Surabaya. Hal itu, dilakukan agar tidak terjadi lagi pungutan yang tidak penting. Mengingat dana Kelurahan Kota Pahlawan ini sangat besar, yaitu 5% dari APBD Kota Surabaya.

Melalui Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pertiwi Ayu Krishna mengatakan, tujuan pemanggilan Camat dan Lurah se-Kota Surabaya agar dapat memantau bagaimana kinerja RT/RW yang ada di Kelurahan masing-masing.

Sehingga, tidak ada lagi pungutan yang dilakukan RT/RW untuk alasan tertentu, karena dana yang diambilkan dari APBD Kota Surabaya mamang dirancang buat program atau kegiatan. Karena itu, menurut perempuan yang akrab dipanggil Bunda Ayu itu sampai saat ini dana kelurahan belum bisa dimanfaatkan. Sebab itu, perlu segera dicarikan solusi dengan mengumpulkan camat dan lurah untuk memberikan pemahaman terkait dengan fungsi dana kelurahan.

"Tujuannya tidak hanya terkait dengan dana kelurahan, tetapi juga terkait dasar peraturannya, Perda yang mengatur RT, RW, LKMK, yang terkait kemarin ada RT/RW memungut baiya untuk pembangunan ke warganya dengan biaya tinggi sekali. Pemanggilan lurah dan camat se-Surabaya, karena adanya untuk memantau sejauh mana RT/RW itu brkerja sesuai dengan kebijakan," kata Ayu di ruang Komisi A, Senin (27/1/2020).

Sekadar untuk diketahui, mulai tahun 2020 ini dana kelurahan ditransfer langsung ke rekening Kelurahan masing-masing. Besaran dana kelurahan adalah lima persen dari total APBD Kota Surabaya. Ada total 154 kelurahan sehingga masing-masing kelurahan mendapat dana kurang lebih sebesar Rp 3,5 miliar hingga Rp 4 miliar.

Karena itu, Politisi Golkar itu berharap tidak ada lagi tarikan liar yang dilakukan oleh pihak RT/RW sebagaimana yang sudah terjadi di Kelurahan Bangkingan. Untuk itu, Lurah dan Camat bisa menjadi kontrol atas penggunaan dana kelurahan tersebut. Sehingga, tidak terjadi lagi pungutan liar. "Masak di perkotaan ada tarikan untuk membeli perahu karet," guraunya.

Selain itu, menurut Imam Syafi'i yang merupakan anggota Komisi A mengatakan, bahwa ada beberapa Lurah juga yang sebenarnya masih takut menggunakan dana Kelurahan. Karena itu, pihaknya akan memberikan bimbingan teknis (Bimtek) untuk penggunaannya. Agar tiap Kelurahan paham akan pemanfaatannya.

"Ada beberapa lurah yang takut kelola dana kelurahan, sehingga dari Komisi A mendorong supaya paham akan penggunaannya, nanti kami beri bimbingan teknis (bimtek)," jelas Imam Syafi'i.

Imam juga khawatir, karena Perwalinya belum ada. Sehingga, ditakutkan penggunaannya tidak tepat sasaran. Apalagi, menurutnya saat ini menghadapi Pemilihan Wali Kota (Pilwali). Jadi perlu kehati-hatian dalam menggunakan dana kelurahan tersebut. "Dana kelurahan ini kan Perwalinya belum keluar, takutnya kan itu," pungkasnya. (Qin)

Staf Widya Dharma Didakwa Gelapkan Rp 1,9 Miliar
Golkar Tolak Teno PDIP Maju Cawali Pasuruan