DPRD Surabaya tak Hadiri Sidang Pembubaran YKP

DPRD Surabaya tak Hadiri Sidang Pembubaran YKP

Potretkota.com - Sidang gugatan pembubaran Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, yang kelima kalinya kembali digelar. Namun sayang Majelis Hakim belum memulai pokok perkara sidang, dikarenakan pihak DPRD selaku tergugat tidak hadir dalam persidangan, Selasa (15/9/2020).

"Sidang ditunda selama seminggu. Kami akan melakukan panggilan secara resmi lagi," kata Ojo Sumarna selaku Ketua Majelis di Ruang Kartika 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Sementara, Bidang Hukum Gerakan Putra Daerah (GPD) Shodiqin mengaku, semua tergugat ataupun turut tergugat, Pemkot Surabaya, YKP, termasuk Kejati Jatim, Pemrov Jatim juga hadir. "Tapi karena pihak DPRD tidak hadir, jadi sidang ditunda tanggal 22 September besok," ujarnya.

Senada disampaikan Bidang Hukum GPD Danny Wijaya. Menurutnya, sidang tersebut terkesan diulur-ulur. Sebab, sejak awal sidang dari pihak tergugat tidak lengkap datang di persidangan.

"Ini memang ada kesan diulur-ulur, karena dari awal sidang hingga yang ke lima ini dari pihak tergugat tidak sepenuhnya datang semua, seperti sidang yang kelima ini, dari pihak DPRD sebagai tergugat satu tidak datang," terang Danny.

Diakui Danny, kesan molor sidang ini memang kondisi Majelis Hakim juga. Karena, pada sidang kedua, Ojo Sumarna selaku Ketua Majelis mendadak kesehatannya terganggu. Sehingga, terpaksa sidang ditunda karena alasan sakit tersebut.

Namun lebih lanjut, Danny mengatakan, pada sidang kelima pihaknya cukup senang karena Ketua Majelis sudah diberi kesehatan sehingga dapat menghadirkan kembali para pihak terkait di persidangan.

Meski begitu, menurutnya, GPD dalam hal ini menyayangkan ketidak hadiran DPRD Kota Surabaya dalam persidangan. Itu sama saja dengan meremehkan Mejelis Sidang. "Ketidakhadiran tergugat satu ini seperti mencederai sidang, karena sejak sidang pertama hingga kelima ini hanya dewan yang belum duduk di persidangan," pungkas Danny.

Sayangnya, tidak hadirnya DPRD Kota Surabaya dalam sidang pembubaran YKP belum diketahui penyebabnya, dan juga belum terkonfirmasi.

Seperti yang diketahui, GPD telah menggugat Pemkot Surabaya dan DPRD Surabaya termasuk YKP, dengan tergugat Kejati Jatim dan Gubernur Jatim. Sidang gugatan dimulai Selasa (21/7/2020) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Dalam gugatan, GPD meminta agar lembaga yang diketuai Maria Theresia Ekawati Rahayu juga menjabat Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya, segera bubar. Alasan dibubarkan, karena peruntukan Yayasan yaitu sosial, keagaman atupun kemanusian, bukan usaha perumahan ataupun real estate.

Jika bubar, GPD juga berharap Kejati Jatim yang memeriksa mega korupsi YKP bernilai triliunan mudah melakukan pemeriksaan dan menetapkan tersangka tanpa ada kepentingan. (Tio)

Aktivis GP3H Diperiksa BK DPRD Kabupaten Pasuruan
Camat Manyar Segera Verifikasi Pasar Sembayat