DPRD Surabaya Tidak Pernah Dapat LPJ YKP
foto: Anas Karno

DPRD Surabaya Tidak Pernah Dapat LPJ YKP

Potretkota.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim pertengahan tahun 2019, sudah mengembalikan aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) senilai RP 10 triliun kepada pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Namun sayang, pengembalian aset tidak diketahui Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) terutama Komisi B yang membidangi perekonomian.

Wakil Komisi B DPRD Kota Surabaya Anas Karno mengaku, tidak mengatehui kalau ada aset yang sudah dikembalikan pada Pemkot. Terkait juga berapa besarannya, karena, ungkap politisi PDIP ini, pihak YKP belum memberikan laporannya.

Anas berdalih, akan meminta Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) YKP jika kasus hukum sudah selesai. "YKP itu kan masih belum selasai masalah hukumnya, jadi belum bisa Komisi B memanggilnya. Nunggu selesai dulu," katanya, Rabu (5/2/2020) kemarin.

Karena itu, pria kelahiran Februari 1967 ini meminta agar Potretkota.com menanyakan langsung kepada Komisi A yang membidangi hukum. "Karena masih proses hukum, coba tanyakan ke Komisi A," pinta Anas.

Memang sebelumnya, Ketua Pengurus YKP Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu sendiri membenarkan jika YKP dalam proses penyelidikan kejaksaan. Sehingga, soal pengembalian aset Rp 10 triliun, Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya belum bisa memberi keterangan lebih. "Kita masih kerjasama dengan Kejati untuk pendalaman penyelidikan," akunya.

Sementara itu, Komisi A sendiri melalui anggotanya, Arif Fathoni tidak jauh beda penjelasannya dengan Anas sebelumnya. Hanya saja, Fathoni mengungkapkan bahwa selama ini belum ada pemberitahuan dari YKP kepada Dewan terkait hasil audit kekayaannya. Sehingga, terkait pengembalian aset 10 triliun yang digaungkan, pihak DPR melalui Komisi A maupun Komisi B belum mengetahuinya.

"Masalahnya belum menerima hasil audit dari YKP, kami belum tahu. Apalagi terkait dengan pengembalian itu, malah belum tahu," terang Fathoni.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu juga tidak mengetahui ketika ditanya dikemanakan aset Rp 10 triliun. Karena, ungkapnya seharusnya ada arsipnya. Sehingga dari arsip itu, kata dia, akan dapat diketahui. "Itu seharusnya ada di arsip. Namun, saya tidak tahu ada tidaknya arsip, buruk pengarsipannya," pungkasnya. (Qin)

Ketua MUI Sebut Pengobatan Ningsih Tinampi Sesat
Polda Jatim dan Dishub Soroti Wisata Cimory