Drs. K. H. Mas’ud Yunus Dituntut 4 Tahun Penjara

Drs. K. H. Mas’ud Yunus Dituntut 4 Tahun Penjara

Potrekota.com - Wali Kota Mojokerto, Mas'ud Yunus dituntut empat tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Hal itu, berdasarkan fakta persidangan yang membuktikan bahwa terdakwa telah melanggar pasal 5 Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Menurut JPU, Iskandar Mardianto, terdakwa terbukti memberi sejumlah uang Rp.1.455. 000. 000. 00, dan 8 persen dari anggaran Jasmas pada Pimpinan DPRD Kota Mojokerto.

Berdasarkan fakta hukum di persidangaN, Wali Kota Mojokerto non aktif tersebut tidak hanya dipenjara empat tahun, tapi juga dikenai denda sebesar Rp 225 juta dan pencabutan hak politik sejak terdakwa menjalani hukuman. "Ada pemberian dari yang bersangkutan (Mas'ud Yunus)," kata Iskandar pada Potretkota.com di Pengadilan Tipikor Surabaya, Selasa (18/9/2018).

Menanggapi tuntutan JPU, Machfud Kuasa Hukum Wali Kota Mojokerto non aktif, mengatakan, bahwa tuntutan JPU tidak mempunyai keberanian untuk menuntut sesuai fakta. Menurutnya, ada beberapa dari tuntutan itu tidak sama dengan keterangan saksi. "Misalnya, keterangan Kepala Dinas PU, Wiwiet Febryanto, (keterangan saksi) tidak semuanya dimasukan (dakwaan)," tuturnya.

Machfud melanjutkan, JPU tidak sepenuhnya mengkelarifikasi keterangan saksi satu persatu. Padahal, ada keterangan hukum dalam hukum Pidana, kalau masayarakat merasa terlayani atau tidak. Kalau terlayani dengan baik, menurutnya, dalam hukum pidana, maka perkara itu difonir. "Masayarakat merasa terlayani kepentingan umumnya," tegasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Wiwiet Febriyanto, Purnomo, Umar Faruq, dan Abdullah Fanani pada Sabtu (16/9/2017) lalu. Sedangkan, keempatnya didapati telah menikmati pemberian uang suap dari Pemkot Mojokerto sebagai uang komitmen fee-nya.

Uang suap tersebut bersumber dari persentase pelaksanaan anggaran di Dinas PUPR pada program pembangunan infrastruktur pedesaan atau yang dikenal dengan istilah program Jaring Aspirasi Masyarakat atau (Jasmas). (Qin)

Ipda Sutinah Calo Bintara Polri Terancam Pidana
Guru Honorer Menolak Pembatasan Usia CPNS