Gabungan LSM Pelototi Sidang GPD vs Kejaksaan

Unjuk Rasa di PN Surabaya

Gabungan LSM Pelototi Sidang GPD vs Kejaksaan

Potretkota.com - Kelompok yang mengatasnamakan Masyarakat Peduli Kesejahteraan Keadilan dan Transparansi, Jawa Corruption Watch (JCW) Jawa Timur unjuk rasa didepan Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (9/3/2021).

Kedatangan tidak lain mendukung kinerja Majelis Hakim dalam memproses gugatan masyarakat dari Gerakan Putra Daerah melawan Kejagung Cq Kejati Jatim, agar serius menangani kebobrokan Yayasan Kas Pembangunan (YKP).

Saat orasi, Winarto mengatakan Majelis Hakim merupakan Wakil Tuhan dalam ruang persidangan. Terlebih sebelum memangku jabatan, Majelis disumpah diatas kitab suci. "Jangan sampai sebagai wakil Tuhan berpihak dengan kepentingan," katanya.

Juga disampaikan Winarto, jika merujuk Undang-undang Yayasan, Kejaksaan dapat membubarkan YKP karena melakukan perbuatannya melawan hukum dan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar. "Oleh karena itu, majelis harus paham soal Undang-undang Yayasan, jangan mau digiring oleh kepentingan politik" tambahnya.

Wiwin berharap, majelis tidak menolak seluruhnya isi tuntutan (petitum) dalam gugatan melawan Kejaksaan. Karena kalau ditolak seluruhnya, maka diduga sama-sama Pengadilan mendukung korupsi bernilai triliunan. "Jangan sampai kebobrokan penanganan dugaan korupsi Kejaksaan didukung Majelis Hakim," pungkasnya.

Alasan dilontarkan, karena SP3 yang dikeluarkan oleh Kejati Jatim dirasa aneh, diduga syarat kepentingan. "Kejati Jatim pernah mengungkapkan, jika YKP tidak setor APBD ke Pemkot Surabaya mulai tahun 2007, kemuduain ditindak Kejaksaan 2019. Artinya YKP sudah 8 tahun menyalahi ketentuan. Kami berharap majelis jeli melihat perkara ini" pungkas Winarto.

Pria berkacamata ini menegaskan, akan mengawal sidang dengan Tergugat Kejaksaan hingga akhri putusan. "Kami akan mengawal perkara ini hingga sidang selesai," pungkasnya.

Ditempat yang sama, Candra Hartawan dari JCW mengatakan, bahwa pihak Kejaksaan Tinggi menghentikan pemeriksaan dugaan korupsi engga tepat. "Karena yang merombak YKP tidak satu orang. Kalau Kejati Jatim sudah SP3 alasan saksi sudah meninggal dunia aneh, lainnya kemana? Disini Kami tunggu hasil dari pengadilan, dan kami sangat mendukung Majelis Hakim untuk membongkar bobroknya YKP," jelasnya.

Candra juga mengutarakan, dalam menangani perkara, pihak Kejaksaan jangan menjadi oknum. "Jangan sampai kejaksaan jadi penghianat bangsa," tegasnya, meminta Majelis bertindak seadil-adilnya.

Didepan halaman PN Surabaya, sebelum demo, para pendemo mengucapkan bela sungkawa terlebih dahulu. Karena dikabarkan, salah satu panitera juru sita meniggal dunia. Setelah itu, para pendemo juga menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sementara, Wakil Ketua PN Surabaya Tumpal Sagala yang menerima pendemo mengaku, tidak bisa berbuat apa-apa, karena semua kewenangan ada pada Majelis Hakim. "Kami tidak bisa intervensi proses sidang. Pemeriksaan sidang dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku," pungkasnya. (Tio)

Rahadian Zulkifry Sekap dan Aniaya Teman Kencan
Beredar Jatah Oknum Polisi dari Bandar Sabu Surabaya