Hakim Kasus Haji Dituding ‘Masuk Angin’

Bos PT Global Access Diputus Bebas

Hakim Kasus Haji Dituding ‘Masuk Angin’

Potretkota.com - Putusan bebas yang diberikan Ketua Majelis Hakim Dwi Purwadi terhadap Yunus Yamani bos travel PT Global Acces, disebut pelapor Cahyono Kartika Direktur PT. Almadinah, masuk angin, Rabu (8/8/2018).

Hal ini disampaikan Cahyono Kartika pada Potretkota.com, karena bukti-bukti yang sudah disodorkan keperisidangan menguatkan jika terdakwa bersalah. “Beberapa bukti transfer yang diterima terdakwa dan keterangan saksi-saksi tidak dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim. Ini kan aneh?,” katanya di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya.

Tak heran jika pelapor Cahyono Kartika dan rekan-rekan menyebut hakim diduga mendapat suap dari terdakwa. “Dalam perkara ini sangat jelas hakim sudah kena sogok dan kami sangat kecewa atas vonis bebas tersebut, " pungkasnya.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Novan Arianto yang menuntutnya dengan hukuman 3 tahun penjara akan melakukan upaya pembatalan atas keputusan Pengadilan. “Kami akan kasasi,” tegasnya.

Alasan kasasi karena banyak pertimbangan, salah satunya soal pencairan dana perusahaan. “Masak bendahara perusahaan bisa mencairkan dana tanpa sepengetahuan pimpinan,” keluh Jaksa.

Selain itu, Jaksa menilai promo haji di Surabaya yang dilakukan terdakwa lain Dicky dan Oscar sudah diketahui terdakwa. “Dalam promo haji oleh Dicky dan Oscar yang dilakukan tidak diketahui pemilik perusahaan, karena terdakwa berdalih di luar negeri saat pelaksanaan promo itu sangat tidak masuk akal. Padahal promo haji di Surabaya sudah diketahui terdakwa,” keluhnya.

Perlu ketahui, dalam perkara No 3305/Pid.B/2017/PN SBY, Ketua Majelis Hakim Dwi Purwadi menyatakan jika terdakwa Yunus Yamani Bos PT Global Acces tidak bersalah melakukan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Putusan bebas ini diberikan Hakim melalui pertimbangan saksi pegawainya Emiliana bagian keuangan PT Global Acces, (terdakwa) Dicky Mas Rahmad dan Oscar Perdana.

“Berdasarkan fakta-fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi juga bukti surat-surat yang terlampir di nota pembelaan maka majelis hakim menyimpulkan, bahwa terdakwa Yunus Yamani tidak mengetahui adanya program haji bayar 1 gratis 1. Oleh karenanya menimbang salah satu unsur dari Pasal 378 yang di dakwakan JPU tidak terpenuhi dan tidak terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah sebagaimana yang didakwakan JPU," jelas Hakim Dwi Purwadi, di ruang Garuda PN Surabaya.

Majelis hakim juga berpendapat, bila dikaitkan saksi satu dengan yang lain salah unsur dari pasal 480 ayat (1) KUHP juga tidak terpenuhi sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. “Terdakwa tidak terlibat dalam program haji bayar 1 gratis 1 berikut aliran-aliran dananya,” bebernya.

Isi Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Tahun 2012 lalu, terdakwa Bos Yunus Yamani bersama pegawainya Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar Perdana dikantor PT Global Acces Jl. Condet Raya No. 27 Jakarta Timur sepakat menyelenggarakan program pemberangkatan haji plus, bayar 1 grats 1.

Demi keuntungan, meski PT Global Acces belum memiliki izin dari Kementrian Agama, selanjutnya Dicky dan Oscar melakukan pecarian jamaah haji. Promo dilakukan baik di radio ataupun presentasi di hotel.

PT Global Acces dengan menggandeng PT. Almadinah, saat presentasi dihotel wilayah Surabaya menjanjikan calon jamaah haji akan berangkat tahun 2016. Nyatanya, hingga kasus ini bergulir dipengadilan, ratusan korban jamaah yang menggelontorkan uang miliaran tidak berangkat juga.

Berkas Terpisah Dicky dan Oscar

Karena perbuatannya, dalam Perkara No 3370/Pid.B/2016/PN SBY, Jaksa Roginta Sirait dan Jaksa Marhayuning Wulan menuntut terdakwa Dicky Mastur Ahmad dan Harika Oscar Perdana dengan 4 tahun penjara.

Ketua Mejelis Hakim Mangapul Girsang kemudian melakukan putusan terhadap Dicky Mastur Ahmad dengan hukuman 1 tahun 6 Bulan penjara. Sedangkan terdakwa Harika Oscar Perdana diganjar 2 tahun 6 bulan penjara.

Dirasa hukuman ringan, Jaksa pun melakukan upaya banding. Hasilnya, Ketua Majelis Hakim Banding Soekosantoso menjatuhkan pidana masing-masing 3 tahun penjara, tanggal 14 Februari 2017. (Yon)

Terdakwa Sabu ‘Titipan’ Divonis 14 Bulan Penjara
Ketua PN Surabaya Menyoal ‘Titipan’ Terdakwa Sabu