Ini Lho Poin Penting GPD Menggugat Kejati Jatim

Ini Lho Poin Penting GPD Menggugat Kejati Jatim

Potretkota.com - Seperti diketahui dalam perkara 1120/Pdt.G/2020/PN Sby, bulan November 2020 lalu, Gerakan Putra Daerah (GPD) menggugat secara perdata Kejaksaan Agung (Kejagung) Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam gugatan berisi poin-poin penting mengungkap keadilan serta dugaan tindak pidana korupsi bernilai puluhan triliun rupiah.

Hal itu disampaikan Danny Wijaya SH, penasihat hukum GPD. Menurutnya ada poin penting yang disampaikan. Diantaranya soal Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Didalam Undang-undang dijelaskan, Yayasan adalah badan hukum dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan didirikan oleh perorangan, bukan Pemerintahan. Jika Yayasan melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan dengan anggaran dasar, melakukan perbuatan yang merugikan Negara, dapat diperiksa ataupun dibubarkan oleh Kejaksaan atau pihak ketiga atau pihak yang berkepentingan.

Pemeriksaan dan pembubaran disebut Wijaya sapaan akrab Danny Wijaya SH, dapat dilakukan di Pengadilan. Pengadilan dimaksud adalah Pengadilan Negeri sesuai yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Yayasan tahun 2001.

Menurutnya, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya yang didirikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, dilakukan setelah ada penyerahkan dari Kejati Jatim atas pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi bernilai puluhan triliun rupiah, merupakan salah kaprah. Terlebih hampir semuanya pembina pengurus dan pengawas, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Surabaya.

"Jelas dalam Undang-undang Yayasan! YKP Kota Surabaya sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan anggaran dasar. Artinya Kejaksaan harus bertindak tegas, engga malah ada indikasi terkesan didukung kegiatannya," kata Wijaya, Senin (22/2/2021).

Pengacara yang bertato burung garuda dengan hiasan tokoh rovolusi Che Guevara ini meminta dengan tegas, agar pihak Kejati Jatim ataupun Kejagung membaca lagi Undang-undang Yayasan. Bukan tanpa alasan, karena persoalan YKP Kota Surabaya berimbas kepada masyarakat luas, khususnya warga di Surabaya.

"Sesuai intruksi Presiden Joko Widodo, kami sepakat dan sangat mendukung kinerja Kejaksaan memberantas tindak pidana korupsi. Dukungan ini kami buktikan dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya, agar Kejagung ataupun Kejati Jatim dapat melakukan revolusi mental terhadap oknum Kejaksaan yang bermasalah," tambah Wijaya.

Poin penting yang disoal Wijaya, yaitu alasan Kejati Jatim melakukan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara mendadak dirasa cukup aneh. Karena, tahun 2019 diera kepemimpinan Dr Sunarta SH, MH, pihak Kejati Jatim melalui Didik Farkhan Alisyahdi, SH., MH mantan Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, mengklaim sudah menemukan dua alat bukti, saksi-saksi dan surat-surat. Ditambah keterangan ahli keuangan Negara, Siswo yang meyakinkan ada kerugian Negara dan juga beberapa perbuatan melawan hukum juga sudah ditemukan.

Namun saat kepemimpinan Dr. Mohammad Dofir, SH., MH melalui Aspidsus Rudy Irmawan SH, MH, kasus dugaan korupsi YKP Surabaya bernilai puluhan triliun rupiah tiba-tiba dihentikan. Alasan yang dilontarkan pada media saat jumpa pers, karena tidak cukup bukti dan juga saksi mantan Wali Kota Surabaya, Soenarto Soemoprawiro meninggal tahun 2003 lalu di Australia.

"Kalau sudah ditemukan dua alat bukti kenapa perkara ini tidak menggelinding dan diteruskan ke Pengadilan? Harusnya kan diproses dulu, biar nanti Majelis yang memutuskan benar atau salahnya suatu perkara yang merugikan negara. Kalau tiba-tiba di SP3 itu kan aneh. Kesannya pemeriksaan awal era Sunarta tidak profesional," tambah Wijaya.

Senada disampaikan Shodiqin salah satu bidang hukum GPD. Menurutnya, untuk menduga adanya suatu tindak pidana cukup dua alat bukti yang sah, seperti yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). "Ini yang bicara KUHAP bukan saya lho! Saya cuma mengutip saja. Kalau bukti permulaan sudah cukup, apa tidak sebaiknya tersangka diseret ke Pengadilan?" pungkasnya bertanya-tanya kenapa Kejati Jatim menerbitkan SP3 disaat gugatan berlangsung di PN Surabaya.

Buku ‘Jaksa vs Mafia Aset’

Mengutip dari buku ‘Jaksa vs Mafia Aset’ yang ditulis Didik Farkhan Alisyahdi, SH., MH Agustus 2019, pihak Kejati Jatim memeriksa mega korupsi YKP Kota Surabaya. Dengan bangga, isi dalam BAB tertuliskan judul YKP: Rekor Penyelamatan Aset Terbesar di Indonesia.

Dalam buku Jaksa vs Mafia Aset pada halaman 30 dijelaskan, berdasarkan catatan sejarah dan dokumen, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1954. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah Pemkot, asal tanah Eigendom Verponding. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP itu milik Pemkot, sejak berdiri ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Soenarto. Juga tiap tahun ada audit dari Inspektorat Kota. Begitu juga tiap tahun menyetor keuntungan ke APBD Surabaya.

Berawal dari ketentuan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Seorang Kepala Daerah tidak boleh rangkap jabatan. Ahirnya, tahun 2000 Walikota Surabaya saat itu, Soenarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai Ketua YKP.

Namun, tiba-tiba tahun 2002, Walikota Soenarto menunjuk dirinya lagi dan sembilan orang pengurus baru memimpin YKP. Dari sinilah awal petaka itu. Sembilan orang yang ditunjuk itulah yang selanjutnya “membajak” YKP.

Sejak saat itu, dibawah pengurus baru itu mengubah AD/ART YKP. Kemudian secara perlahan dan melawan hukum “memisahkan” diri dari Pemkot. Padahal sampai tahun 2007,YKP sebagai organ dari Pemkot masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Juga masih rutin diaudit oleh Inspektorat Pemkot.

Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE (PT yang dibentuk YKP) berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurusnya.Hingga asetnya terus berkembang karena bergerak di bidang properti mencapai triliunan rupiah.

Hari kedua, dihalaman 32 dituliskan, giliran kami (Kejati Jatim) mengajukan cegah tangkal untuk lima pengurus YKP dan PT YEKAPE yang selama ini menjadi “otak” terpisahnya aset YKP dari Pemkot. Kenapa lima bukan sembilan? Karena yang empat sudah meninggal dunia.

Surat cekal kami ajukan ke Asintel Kejati Jatim. Lalu diteruskan ke Jaksa Agung Muda Intelijen. Baru berlanjut ke Imigrasi. Sah, sudah cekal lima pengurus.

Gerakan super cepat dan langsung membuat lumpuh operasional YKP dan PT Yekape berefek mantab. Saat pemeriksaan, para pengurus angkat bendera putih. Menyerah. Bersedia mengundurkan diri dan menyerahkan aset seluruhnya ke Pemkot Surabaya.

Satu cerita lagi soal YKP terdapat dalam buku Jaksa vs Mafia Aset halaman 34. Saat upacara HUT Kemerdekaan RI di Balaikota Surabaya, 17 Agustus 2019, saya (Didik Farkhan Alisyahdi) dan Tim Penyidik diundang Walikota Surabaya. Ternyata diberi piagam penghargaan. Dinilai telah berjasa untuk warga Surabaya.

Tentu ada kebanggaan, pekerjaan kami diapresiasi. Masuk catatan sejarah penyelamatan aset Kota Surabaya. Satu persatu nama kami dipanggil ke depan dan diberi piagam.

“Saudara Didik Farkhan, Trimo, Aji Prasetyo, Antonius Despinola, Endang Tirtana, Arif Koerniawan, Ida Mudji, Hari Suryono, Zaini Ribut, Muklis, Teguh Basuki dan Tri Margono... “.(Tio/sumber lain: Kang DF)

Sudiono Fauzan Berharap Pers Beri Informasi Prokes
Arek Punk Surabaya Berbagi