Izin Menara BTS Telkomsel Tanah Merah Dipertanyakan

Izin Menara BTS Telkomsel Tanah Merah Dipertanyakan

Potretkota.com - CV Rosi Jaya Teknik (RJT) yang dipercaya PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel) anak perusahaan Telekomunikasi Indonesia (Telkom) untuk mengerjakan dan mengurus izin menara Base Transceiver System (BTS) Telkomsel di Jalan Tanah Merah RT 15 RW 4 Surabaya, dipertanyakan.

Bagaimana tidak, menurut warga Tanah Merah Surabaya, syarat sosialisasi ataupun kompensasi terhadap masyarakat terdampak sesuai radius tidak tepat sasaran. Terlihat dalam surat pernyataan izin warga, banyak yang kosong tanpa ada tanda tangan.

Yang bertandatangan, informasi beredar, diduga semua satu keluarga dengan pemilik bangunan dimana menara BTS Telkomsel berdiri. “Yang tanda tangan itu, infonya satu keluarga. Orang tua, anak dan menantu. Itu bukan warga Tanah Merah, anak dan menantu tinggal di Kedinding. Kalau anak dan menantu masih KTP di Tanah Merah, saya engga tau lagi,” ungkap warga minta namanya tidak dionlinekan.

BERITA TERKAIT: Proyek Mitratel Disoal Warga Tanah Merah

Mendapati hal tersebut, Arief Yanuarianto Direktur CV Rosi Jaya Teknik melalui Sudiono Basuki enggan memberikan penjelasan pasti. “Nanti saja kita bicarakan, nanti saya agendakan, kita ngobrol buat carikan solusinya,” katanya terkesan slintutan, Kamis (10/9/2020).

Sementara, Henny Indriati Plt Lurah Tanah Kalikedinding sekaligus merangkap jabatan Camat Kenjeran Pemkot Surabaya mengaku, izin menara Telkomsel di kawasan Jalan Tanah Merah Surabaya, sudah ada izin dari Dinas Perumahan Rakyat Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRCKTR) Kota Surabaya. “Karena tower kan teknis kewenangan DPRCKTR. Lurah dan Camat hanya rekom saja,” akunya.

Sayangnya, saat Potretkota.com menunjukan Surat Pernyataan Izin Warga banyak yang kosong tanda tangan, Henny Indriati memilih tidak berkomentar.

Terpisah, Bidang Hukum Gerakan Putra Daerah (GPD), Shodiqin mengaku heran dengan klaim izin yang sudah ada dari DPRCKTR Kota Surabaya. Padahal, salah satu syarat mendirikan menara telekomunikasi yaitu mendapat izin dengan warga sekitar radius rebahan tower. Setelahnya, tanda tangan ketua RT, RW, Lurah, Camat, serta mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). “Satu saja tidak tanda tangan, IMB tidak akan keluar," jelasnya.

Malahan, diuraikan Shodiqin, dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No 4 tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kota Surabaya, disebutkan salah satu syarat harus memiliki izin lingkungan. “Izin lingkungan itu rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, selanjutnya ada paparan UKL-UPL. Biasa warga diundang ikut pemaparan,” pungkasnya. (Tio/Hyu)

Gedung IGD RSUD Bangil Ditutup Selama 5 Hari
Lansia Kampung 1001 Malam Jadi Prioritas Koramil