Kasus Teroris dan Korupsi Tidak Dapat Bantuan Hukum Gratis

Kasus Teroris dan Korupsi Tidak Dapat Bantuan Hukum Gratis

Potretkota.com - Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terjaring atau mendapat verifikasi dari Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Jatim, tidak dianjurkan membela kasus korupsi atau teroris. Hal tersebut disampaikan oleh Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati.

“Kalau cari kasus yang ringan-ringan saja. Kalau koruptor dan teroris tidak bisa dibantu oleh OBH (terverifikasi Kemenkumham, red),” kata Susy Susilawati saat acara Pemerataan Layanan Bantuan Hukum dan Identifikasi Penjaringan Tahun 2018, Jatim "Pasti Hebat", Kamis (31/5/2018) dikantor Kemenkumham Jatim, Jl Kayoon Surabaya.

Alasan tersebut dilontarkan karena selain dianggap korupsi dan teroris merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime), juga bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut Susy Susilawati, dalam peraturan perundang-undangan ataupun Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, disebutkan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin saja.

Sejauh ini, pemberi bantuan hukum yang terverifikasi Kemenkumham Jawa Timur sebanyak baru 40 lembaga ataupun OBH. “Kami ingin di 38 kabupaten atau kota di Jatim ada OBH-nya masing-masing," terang Susy.

Karena itu, Kemenkumham Jatim membuka Pendaftaran OBH baru pertengahan tahun 2018 ini. "Pendaftaran sejak tahun 2016 bukan secara manual, tapi sudah berbasis IT," tambah Susy.

Agar lolos verifikasi, Susy Susilawati berpesan agar OBH dapat melengkapi data-data yang disiapkan Kemenkumham. "Diakreditasi itu bukan dites, tapi dilihat dari kelengkapan syaratnya, diantaranya sudah berbadan hukum, memiliki kantor, memiliki progam bantuan hukum, memiliki pengurus, advokat atau paralegal serta sesuai persyaratan yang lain," pungkasnya. (Am)

Panglima TNI dan Kapolri Safari Ramadhan di Polrestabes Surabaya
PT Pelindo III Peringati Lahirnya Pancasila