Koruptor PT DOK Dihukum 4 Tahun 3 Bulan Penjara

Koruptor PT DOK Dihukum 4 Tahun 3 Bulan Penjara

Potretkota.com - Mantan Direktur Administrasi dan Keuangan, Drs Nana Suryana Tahir, MM serta mantan Direktur Produksi, Ir I Wayan Yoga Djunaedy M.MT oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya telah dijatuhi putusan 4 tahun dan 3 bulan Penjara. Selain itu, keduanya dikenai subsider Rp 100 juta atau 3 bulan penjara, Jumat (5/10/2018).

Majelis Hakim, yang diketuai I Wayan Sosisawan, Sh.,MH meminta terdakwa mengembalikan uang sebagai pengganti atas kerugian negara sebesar 20 persen atau 951.294 dollar. Jumlah tersebut setara dengan kerugian negara, 3. 963. 000 Dollar Amerika.

Majelis hakim menilai hal yang memberatkan adalah kedua terdakwa tidak peka terhadap program pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan, kedua terdakwa berlaku sopan, menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, sebelumnya menuntut terdakwa dengan pidana 5 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Sementara, atas putusan tersebut, Nyoman pengacara Drs Nana Suryana Tahir enggan berkomentar. Berbeda dengan Teddy Rienier pengacara drs. Nana Suryana, ia menyebut putusan terhadap kliennya dianggap berlebihan. Menurutnya, terdakwa Nana Suryana selama di persidangan tidak ditemukan fakta menerima aliran dana. Hal itu, ia anggap telah terjadi standing opinion. “Fakta sidang tidak dipertimbangkan, aliran dana itu tidak pernah ke klien kami,” akunya.

Untuk diketahui, selain kedua terdakwa, kasus ini juga menyeret Mantan Dirut PT Dok dan Perkapalan, Ir. MF Arifin dan Mantan Direktur Pemasaran dan Pengembangan Usaha, Ir Muhammad Yahya.

Korupsi yang dilakukan para terdakwa bermula saat PT Dok dan Perkapalan Surabaya menandatangani kontrak dengan PT Berdikari Petro untuk melakukan pembangunan tangki pendam di Muara Sabak, Jambi dengan nilai proyek Rp179.928.141.879. Namun pelaksanaannya, PT Dok dan Perkapalan Surabaya melakukan subkontrak kepada AE Marine, Pte. Ltd di Singapura dan selanjutnya merekayasa progress fisik (bobot fiktif) pembangunan tangki pendam.

Para terdakwa ini dijerat Pasal 3 junto Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Qin)

Polda Jatim Kirim Bantuan Gempa Palu dan Donggala
GPD Sidoarjo Menyoal Limbah PG Candi Baru