LSM Pusaka Monyoal Bawaslu Kota Pasuruan

LSM Pusaka Monyoal Bawaslu Kota Pasuruan

Potretkota.com - Direktur Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (Pusaka) Lujeng Sudarto mendesak Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Pasuruan supaya sirius menangani pelanggaran Pilkada.

Sebab selama ini, Bawaslu Kota Pasuruan terkesan tidak sirius menyelesaikan persoalan perkara pelanggaran Pilkada. Misalnya pengrusakan Alat Peraga Kampanye (APK), pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat kampanye di medsos, serta kasus Pilkada lainya yang terjadi di Kota Pasuruan. Dari banyaknya kasus yang sudah di laporkan ke Bawaslu, hingga saat ini belum ada jelasnya.

"Untuk itulah kami datang ke Bawaslu mempertanyakan persoalan tersebut. Jangan sampai persoalan itu hanya rame di medsos saja. Berharap segala perkara bawaslu jangan main-main, jika tidak kami laporkan ke DKKP," kata Lujeng Sudarto, Jumat (20/11/2020)

Lebih lanjut, Lujeng Sudarto mengingatkan, pentingnya Bawaslu dalam menjalankan tugas sebagai pengawasan di Pilkada harus dilakukan super ketat. Karena kalau tidak, dampaknya luar biasa yang nantinya rakyat kecil dirugikan. Jangan sampai di Pilkada ini, para calon dijadikan seperti boneka.

Misalnya calon ini dikendalikan oleh bandar atau cukong. Distinitif cukong adalah pendana atau pemodal. Dana ini nantinya digunakan untuk kegiatan sosialisasi, selain itu digunakan untuk money pilitik. "Kedepan, jika calon politiknya jadi Wali Kota, kepentingan cukong nantinya mengendalikan proyek starategis. Dari sinilah jangan sampai Kota Pasuruan terulang kembali seperti kasus 2015 Wali Kota Setiyono. Itu yang harus diwaspadai. Jadi meminta selama Pilkada, Bawaslu harus bekerja exstra pengawasan terhadap para pasangan calon politik," terang Lujeng Sudarto.

Sementara Komisioner Bawaslu Kota Pasuruan Bidang Hubungan Kelembagaan, Titin Yulinarwati mengatakan terkait pelanggaran pengrusakan APK dan lainya yang sudah dilaporkan oleh masyarakat ke Bawaslu sudah ditangani. "Hanya saja ada kendala lain laporanya belum lengkap. Untuk itu meminta berkasnya di lengkapi, biar cukup bukti. Jadi laporan semua masi berproses," katanya.

Mengenai adanya temuan pengrusakan APK, tim Bawaslu tidak diam, melainkan turun lapangan mencari bukti-bukti lainya. "Kalau persoalan pegawai ASN terlibat ikut kampanye di medsos tempo lusa, itu ditangani pihak terkait yaitu dilembaga ASN. Karena Bawaslu tidak punya kewenangan hukum menangani ASN. Terkait jumlah laporan pelanggaran yang sudah dtangani Bawaslu ada 8 laporan. Yang lima sudah ditangani, tetapi butuh melengkapi bukti atau proses. Sedangkan yang tiga dikembalikan belum cukup bukti," pungkas Titin. (Mat)

Dewan Kritik Bupati Pasuruan tak Serius Urus Rakyat
Pasutri Banyu Urip Dihukum 18 Tahun Penjara