Potretkota.com - Kisruh Proyek Pembanguan Rumah Susun Provinsi Jawa Timur TA 2020-1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diduga kuat tidak dapat diatasi oleh pihak Kelurahan Tambak Wedi Surabaya.
Lurah Tambak Wedi Surabaya Dodik Syamsudin beberapa kali dikonfirmasi tidak bergeming, meski nomer selularnya aktif pihaknya terkesan cuek dengan kisruh yang ada.
Melalui Hanif staf Kelurahan mengaku, pembangunan Rusun sejauh ini tidak ada masalah. Namun saat Potretkota.com menunjukkan aksi protes warga terhadap proyek yang menelan anggaran total Rp 59,9 miliar, pihaknya tidak banyak komentar.
"Iya, nantinya akan disampaikan ke Pak Lurah. Apakah akan dilakukan pertemuan untuk memcari solusi," kata Hanif kepada Potretkota.com, di kantor Kelurahan Tambak Wedi Pemkot Surabaya, Jumat (9/10/2020).
Terpisah, Camat Kenjeran Pemkot Surabaya Henni Indriaty saat dikonfirmasi juga memilih tak berkomentar. Pihaknya meminta agar Potretkota.com berkoordinasi dengan pihak Kelurahan Tambak Wedi Surabaya.
BERITA TERKAIT: Proyek Kementerian Rusun Tambak Wedi Digeruduk
Untuk diketahui, pembangunan Rumah Susun Provinsi Jawa Timur TA 2020-1 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) disoal warga Tambak Wedi Surabaya. Proyek bernilai total Rp 59.994.999.000 yang digarap kontraktor PT Tigamas Mitra Selaras dan Manajemen Kontruksi PT Yodya karya (Persero) Cabang Surabaya merusak jalan dan mengganggu kenyamanan warga.
Sementara, Suud Ketua RW yang terdampak proyek Rusun Tambak Wedi Surabaya mengaku, soal polemik yang ada, pihak Kementerian ataupun pihak kontraktor hingga berita ini diunggah belum menemui warga. "Ga ada," singkatnya. (Tio)
