Pakar Hukum Berbagai Universitas Soroti P2SEM

Pakar Hukum Berbagai Universitas Soroti P2SEM

Potretkota.com - Komite Mahasiswa Anti Korupsi (Komak) menggelar Seminar dan Diskusi Publik bertajuk Etika Politik Pejabat Dalam Tindak Pidana P2SEM, Selasa(27/02/2018). Dalam kesempatan ini, Komak menggandeng Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Pakar Hukum Pidana Ubhara Surabaya Dr. M. Shoehuddin, SH. MH, Pakar Kebijakan Publik Unibraw Malang Dr. M. Risal Aminuddin, Pakar Hukum Sosiologi Korupsi Unijoyo Bangkalan Khoirul Rosyadi, Phd.

Meski Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan tidak menghadri undangan, namun seminar yang digelar di Restaurant Mahameru Jl. Diponegoro 152 Surabaya berjalan lancar.

Shoehuddin, dalam diskusi mengingatkan jika kasus korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), jangan dijadikan komoditas politik. "Jadi pertanyaan kenapa kasus P2SEM yang sudah 7 tahun dibuka lagi. Kalau mau ditegakkan, ya tegakkan betul jangan kemudian dipolitisasi menjadi penal politicon. Trus jangan kemudian tebang pilih dan dijadikan alat memberangus di tahun politik," paparnya.

Shoehudin kembali mengatakan, kasus P2SEM yang melibatkan pemerintah, legislatif dan masyarakat itu memasuki 2 ranah hukum, yakni perdata dan pidana. "Dikatakan perdata ketika proses legalitas pencairan dana sudah sesuai aturan yang disertai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Sedangkan masuk keranah pidana, saat ditemukan LSM fiktif sebagai penerima dana hibah. Kemudian adanya pemotongan atau pungli saat distribusi dana hibah tersebut," ujarnya.

Sementara, Risal Aminuddin juga mengatakan, bahwa program serupa P2SEM sering terjadi menjelang tahun politik. Hal ini juga lazim dilakukan diluar negeri untuk menaikkan popularitas. "Program seperti ini rawan penyelewengan administrasi, karena harus berhati-hati," tegasnya.

Pembicara lain, Khoirul Rosyadi mengatakan, untuk mencegah terjadinya korupsi, semua harusnya memanfaatkan tekhnologi informasi. "Dengan begitu semua transaksi tercatat faktual. Persoalannya hanya pada kultur birokrasi kita. Karenanya perlu adanya gerakan civil society yang diantaranya dari mahasiswa untuk mendorong perubahan itu," pungkasnya.

Hambatan Kejaksaan Ungkap P2SEM

Sebelum seminar digelar, perwakilan Komak mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur. Kedatangannya tak lain, melakukan audensi meminta agar korps adhiyaksa ini mengusut korupsi Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM).

"Kami meminta untuk menindaklanjuti laporannya (alm) Fathurrosjid dan segera meminta Kejati Jatim untuk mengembangkan kasus P2SEM sesuai dengan fakta hukum di persidangan Fathorrosjid dan dr Bagoes," ungkap Asmui Karim saat ditemui d Kejati Jatim, Kamis (15/2/2018) siang.

Pertemuan selama satu jam ini dimulai sejak pukul 11.00 Wib ini, disambut oleh Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim Didik Farkhan Alisyahdi. Para mahasiswa ini berterimakasih dengan respon baiknya dengan janji menuntaskan kasus ini hingga tuntas. “Saya berterimasih denga Kejati yang komitmen untuk mengungkap kasus P2SEM ini menindaklanjuti laporannya (alm) Fathurrosjid,” kata Asmui.

Meski ada janji prioritas, menurut Asmui, pihak Kejati Jatim ada kendala mengusut P2SEM. "Namun Pak Didik tadi sempet mengatakan ada kendala untuk memeriksa beberapa anggota Dewan yang saat ini tengah bertarung di Pilkada serentak," terang Mahasiswa Jurusan Fisip Universitas W.R Soepratman (Unipra) ini.

Didik berjanji, setelah Pilkda kasus P2SEM akan dibuka lagi. "Pak Didik juga menegasakan nanti setelah Pilkada akan meriksa Angota DPRD Jatim yang namanya disebut oleh Fathorrosjid," tambah Asmui.

Asmui, mengatakan, Komak akan terus menendorong Kejati Jatim untuk mengawal kasus P2SEM. "Karena kasus P2SEM ini sangat menyengsarakan dan merugikan negara hingga puluhan miliar," tegasnya.

Dikonfirmasi wartawan, Didik Farkhan Alisyahdi mengaku pihaknya akan tetap melakukan pengembangakan kasus P2SEM ini. "Kita sudah sangat berpeduli kasus ini dengan yang kesatu ditangkapnya Dr Bagus, yang kedua kita mengeluarkan surat perintah penyelidikan, yang ketiga Dr Bagus sudah kami periksa. Hingga hari ini (Dr Bagus) sudah 3 kalinya kami periksa," terangnya. (Tio/Am)

Senggol Spion, Wanita 44 Tahun Tewas
Ombudsman: Pengadaan Komputer Rp 52 Miliar Mestinya Dibatalkan