Pakar Sebut Pejabat YKP Baru Cacat Hukum

Pakar Sebut Pejabat YKP Baru Cacat Hukum

Potretkota.com - Pakar hukum Untag Surabaya Dr. Krisnadi Nasution, SH, M.H, menyebut, pengurus Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang baru dibentuk Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, cacat hukum. Sebab menurutnya, itu tidak sesuai dengan AD/ART yang terbentuk tahun 1978.

"Jelas cacat yuridis. Sebab, keputusan rapat pembina YKP menunjuk Yayuk (Maria Theresia Ekawati Rahayu, red) sebagai Ketua tidak ada cantolannya," kata Krisnadi kepada Potretkota.com usai mengkuti sidang sebagai saksi ahli perkara Choirul Anam pemilik lahan Astranawa dengan YKP, di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Kamis (26/3/2020).

Pria yang tinggal dikawasan Semolowaru Surabaya ini juga mengaku, Ex-officio atau pengurus YKP harusnya diketuai oleh Wali Kota Surabaya dan anggotanya dari pihak DPRD Surabaya. "Sudah jelas aturan AD/ARTnya. Setahu saya belum ada perubahannya. Meski ada yang baru tapi tidak boleh merubah keputusan yang lama. Wali Kota harus menjabat karena jabatannya, bukan kehendaknya," ungkapnya.

Seperti diketahui, mendadak pertengahan tahun 2019, Wali Kota Surabaya menunjuk pengurus YKP, yakni Maria Theresia Ekawati Rahayu (Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah), Chalid Buhari (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang) Yusron Sumartono (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah).

Sebagai pembina yakni, Hendro Gunawan (Sekretaris Daerah Kota Surabaya), Eri Cahyadi (Kepala Bappeko) dan Ira Tursilowati (Kepala Bagian Hukum).

Sedangkan sebagai pengawas yakni, Dedik Irianto (Kepala Bagian Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah), Dahliana Lubis (Inspektur Pembantu Wilayah III), dan Yuniarto Herlambang (Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah), Yayuk Eko Agustin W (Asisten Pemerintahan), M. Taswin (Asisten Perekonomian dan Pembangunan), Hidayat Syah (Asisten Administrasi Umum), M. Fikser (Kepala Bagian Humas), dan Irvan Widyanto (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja).

Anggota pengurus YKP adalah Ira Tursilowati (Kepala Bagian Hukum), Robben Rico (Kepala Bagian Administrasi Pembangunan), Dedik Irianto (Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah), serta Dewi Soeriyawati (Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang).

Terakhir adalah Pembantu Pengurus sementara YKP yang dijabat oleh empat orang. Mereka adalah Sri Untayani (Fungsional Inspektorat), Amanda Suryawan (Staf Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang), Adhitya Amarendra (Kasubag Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Bagian Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Aset), dan Mochammad Erfan Hadi (Kasi Perencanaan dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan). (Qin)

Nasdem Pasuruan Semprot Disinfektan ke Ponpes
Kejari Temukan Korupsi Desa Gerbo Rp 650 Juta