Panitia Prona Kepatihan Dilaporkan ke Kejaksaan

Dikawal Gerakan Putra Daerah

Panitia Prona Kepatihan Dilaporkan ke Kejaksaan

Potretkota.com - Meski beberapa kepala desa di Sidoarjo tertangkap dan dihukum karena kasus progam Prona PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), tak membuat Kepala Desa Kapatihan Sidoarjo gentar.

Buktinya, masyarakat Desa Kapatihan Sidoarjo masih saja terindikasi pungli. "Infonya ada yang kena pungli Rp 1 juta lebih. Tapi kalau rekan-rekan ini dipungli dari Rp 150 ribu sampai Rp 650 ribu," terang Sutaji (50) salah satu warga Kepatihan Sidoarjo, Selasa (27/3/2018).

Tidak terima dan merasa dikibuli, masyarakat Desa Kapatihan Sidoarjo melaporkan kasus ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo. "Kami laporkan karena punya banyak bukti kwitansi," tegas Sutaji.

Sementara, Juru Bicara Gerakan Putra Daerah (GPD) Purwanto mengaku, mendukung penuh pelaporan warga ke Kejari Sidoarjo. Alasannya, pungli Prona sangat merugikan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Kapatihan Sidoarjo. "Kami minta pihak Kejari Sidoarjo memperhatikan dan mampu mengusut tuntas kasus ini. Jangan ada tebang pilih melakukan penindakan hukum," pungkasnya.

Terpisah, Kasipidsus Kejari Sidoarjo Adi Harsanto mengaku masih mempelajari kasusnya. "Kita selidiki dulu," singkatnya.

Perlu diketahui, Desa Kepatihan, Sidoarjo tahun 2017 telah mendapatkan progam Prona PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) sebanyak 1500 sertifikat.

Berdalih ganti biaya patok dan materai, panitia progam Prona PTSL yakni Kepala Desa Kepatihan Sidoarjo Sutrisno Utomo dan Hariono, keduanya merupakan PNS Sidoarjo, meminta imbalan Rp 150-650 ribu setiap pemohon sertifikat.

Atas kebenarannya, pada Potretkota.com Desa Kepatihan Sidoarjo Sutrisno Utomo belum bisa memberikan klarifikasi. (Hyu)

Soal Jasmas, Ashri Yuanita Haqie Disorot Kejaksaan
Ada Penyusup di Kejurda Baseball-Softball Jatim