Para Tokoh Kritik Proyek Miliaran UT Surabaya

Para Tokoh Kritik Proyek Miliaran UT Surabaya

Potretkota.com - Beberapa tokoh masyarakat di Surabaya mengkritik Pembangunan Gedung Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) Surabaya. Lantaran, proyek tahap 1 yang menelan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini telah diberi tanda silang peringatan oleh Pemerintah karena melanggar Perda Kota Surabaya No 7 Tahun 2009 tentang Bangunan.

Vinsensius Awey politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) kepada Potretkota.com mengatakan, justru pembangunan gedung milik pemerintahan harus melengkapi perizinan terlebih dahulu sebagai wujud patuh pada aturan yang dibuat dan juga memberikan keteladanan bagi masyarakat pada umumnya.

Mantan anggota DPRD Kota Surabaya periode 2014-2019 ini juga menjelaskan, izin mendirikan gedung sudah ada ketentuan dalam Perda no 7 tahun 2009 tentang bangunan. Terlebih dalam Undang-undang No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan peraturan pelaksanaannya dimana setiap pembangunan gedung termasuk bangunan gedung milik negara harus dilengkapu dengan dokumen perizinan berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanpa kecuali.

"Ini mutlak harus di lakukan prosedur tahapan (Protap) dalam melaksanakan pembangunan gedung UPBJJ-UT Surabaya tahap 1 tersebut. Nah IMB itu syarat mutlak wajib terpenuhi bagi pelaksana proyek," kata Awey sapaan akrabnya.

Apalagi, Awey turut menyinggung, tidak lantas pembangunan gedung UT Surabaya milik pemerintah maka tidak perlu melengkapi dokumen perizinan. "Justru pembangunan gedung milik pemerintahanlah yang harus melengkapi perizinan terlebih dahulu sebagai wujud patuh pada aturan yang dibuat dan juga memberikan keteladanan bagi masyarakat pada umumnya," tuturnya.

Senada, Ketua RW 13 Kalirungkut Surabaya Junuar mengaku heran, pembangunan Universitas Terbuka di Jalan Medokan Asri Tengah, Kecamatan Rungkut Surabaya engga punya IMB. "Proyek plat merah malah engga punya IMB. Kalau cara-cara tersebut ditiru masyarakat atau pengusaha, ya pantaslah. Ada yang sudah kasih 'teladan' seperti itu," akunya.

BERITA TERKAIT: Proyek Miliaran Rupiah Universitas Terbuka Surabaya Bermasalah

Sementara, Darmantoko, Ketua Forkom (Forum Komunikasi) pembeli rumah Yayasan Kas Pembangunan (YKP) berpendapat lain. Menurutnya, tanah yang saat ini dibangun Universitas Terbuka Surabaya, sedang berperkara di Polda Jatim. "Seharusnya sepanjang Polda Jatim belum melakukan managemen penyelidikan hingga gelar perkara, UT Surabaya tidak bisa melakukan pembangunan," jelasnya.

Diyakini Darmantoko, aset Pemkot Surabaya ini belum ada peralihan ataupun tukar guling. "Pemerintah Kota harus konsisten, bahwa ini yang dibangun UT Surabaya adalah tanah YKP. Tanah YKP dibeli dari APBD, sedangkan UT dari APBN. Kalau ada pelepasan harus ada sidang paripurna, karena ini menyangkut aset," tambahnya.

Terpisah, Direktur UT Surabaya Suparti Dr. Mpd melalui stafnya Eko berdalih tidak tau apa-apa soal proyek belasan miliar di Kecamatan Rungkut Surabaya. "Proyek ini urusan UT Pusat, UT Surabaya hanya menempati saja kalau gedung sudah jadi," dalihnya. (Tio/SA)

Majelis Hakim Minta CCTV Oknum Polisi Nyabu
Warga Mengeluh Parkiran Kontainer di Pandaan