Pengacara Djarwo & Nonik Bingung Putusan Hakim

Pengacara Djarwo & Nonik Bingung Putusan Hakim

Potretkota.com - Mantan Dirut PT Pelindo III Djarwo Suryanto dan istrinya Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik, terbebas dari tuntutan pidana Jaksa. Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, dalam amar putusannya menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan atau memiliki peran pada kasus Pungli Dweling Time.

Hakim menilai, Djarwo bukan pengambil keputusan saat terdakwa Firdiat Firman (berkas terpisah) mengajukan kerjasama sewa lahan di blok B, PT TPS untuk kepentingan bongkar muat PT Akara Multi Karya (AKM).

"Terdakwa Djarwo hanyalah pemberi pendapat dan saat itu menyarankan agar Firdiat Firman untuk menghubungi PT TPS yang merupakan anak perusahaan PT Pelindo III. Sehingga pemberi saran bukanlah pengambil keputusan," terang Ketua Majelis Hakim, Maxi Sigerlaki, Senin (4/12/2017).

Karena Djarwo dianggap Hakim tidak ikut saat pembuatan perjanjian dan penetuan tarif harga bongkar muat antara Firdiat Firman dan Augusto Hutapea, Direktur PT AKM serta tidak pernah berkomunikasi dengan para pihak yang membuat keputusan, layaknya untuk dibebaskan dari tuntutan jaksa dalam Ppasal 368 ayat 1 KUHP tentang Pemerasan. Sehingga terdakwa Djarwo Suryanto haruslah dibebaskan dari dakwaan jaksa," kata Maxi.

Sementara, Nonik juga dibebaskan dari dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sebagaimana diatur dalam melanggar pasal 3 UU No 8 Tahun 2010.

Kendati hakim menemukan fakta, jika terdakwa Mieke pernah menggunakan ATM yang diberikan oleh Firdiat Firman untuk kepentingan pribadi, Namun Hakim Maxi Sigerlaki menyatakan perbuatan tersebut bukanlah perbuatan pidana atau onslagh.

"Oleh karenanya, terdakwa Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dilepaskan dari dakwaan jaksa," ujar Hakim Maxi Sigerlaki sembari mengetukkan palunya sebagai tanda berhakirnya pembacaan putusan kasus ini.

Atas putusan tersebut, Jaksa Didik Yudha dari Kejari Tanjung Perak, langsung menyatakan sikap upaya hukum. "Kami kasasi majelis hakim," tegasnya.

Sementara kedua terdakwa melalui tim penasehat hukumnya masih menyatakan pikir-pikir.

Usai persidangan, Djarwo Suryanto mengaku lega dengan putusan bebasnya. "Dari awal saya dan istri saya tidak pernah terlibat dan sekarang sudah terbukti kalau saya dan istri tidak terlibat," katanya pada wartawan di PN Surabaya.

Sementara, Sudiman Sidabuke salah seorang tim penasehat hukum kedua terdakwa justru menyesalkan putusan hakim Maxi Sigerlaki yang memutus perkara terdakwa Mieke Yolanda Fransiska alias Nonik dengan dinyatakan onslagh.

"Semestinya kalau dakwaan pertama dibebaskan, maka dakwaan ke dua juga ikut dibebaskan, Ini yang membuat kami bingung dengan pertimbangan majelis hakim," kata Sudiman saat dikonfirmasi usai persidangan.

Atas putusan itu, Sudiman belum mengetahui tindakan lanjutan klienya, apakah akan mengajukan kasasi atau tidak. "Karena secara hukum, bahasa onslagh itu tidak baik, karena dinyatakan terbukti tapi bukan pidana, untuk itu kami akan tanyakan dulu ke klien apakah putusan itu akan dikasasi atau tidak," tutupnya.

Seperti diketahui, kasus pungli Dwelling Time di tubuh Pelindo III ini terbongkar setelah Tim Saber Pungli Mabes Polri dibantu Polres Tanjung Perak melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Augusto Hutapea pada November 2016 lalu. Augusto sebagai Direktur PT Akara Multi Jaya yang merupakan rekanan PT Pelindo III itu ditangkap saat diduga mengambil uang pungli dari importir.

Usai ditangkap dan saat diperiksa, Augusto mengaku ada beberapa pejabat Pelindo III. Atas pengakuan itu, penyidik akhirnya memperkembangkannya, dan menggeledah ruang kerja Rahmat Satria, Direktur Operasional PT Pelindo III. Tak berhenti disitu, kasus ini akhirnya ternyata juga menjerat Djarwo Surjanto, Direktur Utama Pelindo III dan istrinya yaitu Mieke Yolanda.

Karena itu, Jaksa Didik Yudha dan Farkhan menuntut Djarwo 3 tahun penjara, sedangkan Nonik dituntut 1 tahun penjara. Menurut Jaksa, kedunya dinyatakan terbukti bersalah melakukan pungli Dweling Time secara bersama-sama. Selain itu juga menyatakan Djarwo terbukti melakukan pencucian uang secara berlanjut. (Kl)

Menyoal Bisnis Reklame Polda Jatim
DKJT Jatim Sosialisasikan UU Pemajuan Kebudayaan