Ratusan Mahasiswa Sulut Duduki Kantor DPRD
Aliansi Sulut Bergerak di Kantor DPRD

Selamatkan Demokrasi dari Oligarki

Ratusan Mahasiswa Sulut Duduki Kantor DPRD

Potretkota.com - Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen organisasi mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Sulut Bergerak menggelar unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara, Selasa 12 April 2022.

Mahasiswa mengawali aksinya dengan berkumpul di Taman Makam Pahlawan Kairagi Manado, kemudian longmarch sambil berjalan kaki menuju ke kantor DPRD Sumatera Utara (Sulut).

Tidak mau kalah dengan di daerah lain, sepanjang jalan massa mahasiswa berorasi secara bergantian sambil membawa panji dan sejumlah atribut dan baliho yang mengusung tema "Selamatkan Demokrasi dari Oligarki".

Tiba di depan Kantor DPRD Sulut, massa aksi tidak diijinkan masuk ke halaman kantor oleh pihak Kepolisian dari Polresta Manado yang menjaga ketat pintu masuk. Dihadang pihak Kepolisian, mahasiswa pun menggelar mimbar bebas di jalanan hingga memacetkan jalur utama yang menghubungkan Kota Manado dan Kota Bitung.

Dalam tuntutannya massa aksi menolak wacana pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menolak kenaikan BBM. "Kami menolak segala bentuk penindasan terhadap rakyat dengan tirani kekuasaan atas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode," ujar Rizky perwakilan massa aksi dari HMI-MPO Cabang Manado.

Hingga sore hari massa aksi tetap bertahan di jalan pintu masuk Kantor DPRD, hanya satu orang wakil anggota DPRD Sulut yang menemui dan berjanji akan meneruskan isi tuntutan massa aksi ke pusat.

Elemen pengunjuk rasa ini merupaka elemen mahasiswa dari Organisasi HMI MPO Cabang Manado, Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Sulut, HMI Manado, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sulut, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Sulut, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sulut.

Berikut 8 tuntutan Aliansi Sulut Bergerak :

  1. Menolak wacana pemiku dan perpanjangan masa jabatan presiden.
  2. Menilak kebijalan pemerintah untuk menaikan PPN 11 persen.
  3. Stabilkan harga minyak goreng dab berantas mafia minyak goreng dan tetapkan harga eceran tertinggu sesuai ekonomi masyarakat.
  4. Menolak kenaikan BBM yang tidak berpihak kepada masyarakat.
  5. Cabut UU Minerba No.03 tahun 2020.
  6. Mendesak kepada pemerintah dan DPR untuk mengesahkan RUU TPKS.
  7. Stop pelanggaram HAMNdi Papua.
  8. Revisi UU ITE dan stop kriminalisasi Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Dalam aksi tersebut berjalan dengan aman dan tertib, namun mahasiswa berjanji akan kembali melakukan aksinya jika tuntutan mereka tidak terpenuhi. (irzal)

Dewan Minta Pemkot Matangkan Pengelolaan Limbah
Korban Begal Jadi Tersangka di Lombok