Saksi Melihat Suaminya Bagikan Uang Suap

Korupsi Berjamaah DPRD Kota Malang

Saksi Melihat Suaminya Bagikan Uang Suap

Potretkota.com - Sidang korupsi proyek tempat sampah dan pembahasan perubahan APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 lalu, sebesar Rp 700 juta, menghadirkan saksi, diantaranya Subur Triono dan Umi Sugiarti.

Jaksa KPK Arif Suhermanto mengaku, pihaknya masih akan melihat perkembangannya dari jalannya persidangan. Menurutnya, ada yang menarik dari keterangan saksi Umi istri mantan Ketua DPRD Kota Malang, Mochammad Arief Wicaksono.

"Sebanarnya ini ada perkembangan yang bagus. Umi Sugiarti mengakui, dia melihat pemberian uang (suap) itu pada Hakim dengan Yudis dari Arif," kata Jaksa KPK, di Pengadilan Negeri Tipikor Surabaya, Rabu (5/9/2018).

Sementara, saksi Subur Triono Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang saat persidangan dengan santai mengatakan, jika semua anggota komisi mendapatkan aliran dana APBD 2015 dan uang pokok pikiran (pokir). Nominal, masing-masing Rp 50 juta. Namun sayang, pernyataan Subur Triono diprotes para terdakwa yang tota berjumlah 18 orang. Protes dikarenakan, saksi dianggap juga menerima aliran dana Rp 125 juta. Saat ini, uang sebanyak itu diklaim sudah dikembalikan ke negara melalui KPK.

18 terdakwa diantaranya, Sulik Lestyowati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani (Yudis), Suprapto, Sahrawi, Mohan Katelu, Salamet, Zainuddin, Wiwik Hendri Astuti, Heri Pudji Utami, Abdul Rachman, Hery Subiantono, Rahayu Sugiarti, Sukarno dan Yaqud Ananda Gudban.

Tersangka lain diantaranya, Mochammad Arief Wicaksono, Mohan Katelu, Heri Pudji Utami, Hery Subiantono, Arief Hermanto, Teguh Mulyono, Mulyanto, Choeroel Anwar, Suparno Hadiwibowo, Imam Ghozali, Mohammad Fadli, Asia Iriani, Indra Tjahyono, Een Ambarsari, Bambang Triyoso, Diana Yanti, Sugianto, Afdhal Fauza, Syamsul Fajrih, Hadi Susanto, Erni Farida, Sony Yudiarto, Harun Prasojo, Teguh Puji Wahyono, Choirul Amri, Ribut Harianto.

“Kasus ini menunjukkan bagaimana korupsi dilakukan secara massal melibatkan unsur kepala daerah dan jajarannya serga sejumlah anggota DPRD yang seharusnya melakukan fungsi pengawasan, anggaran dan regulasi secara maksimal,” terang Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan pada wartawan.

Selain 41 anggota DPRD, KPK juga menjerat Wali Kota Malang nonaktif Mochammad Anton dan eks Kadis PU dan Pengawasan Bangunan Kota Malang tahun 2015, Jaroy Edy Sulistiyono. (Kin)

Harga BBM Bersubsidi Belum Naik
2 Wartawan Hilang Ternyata Ditahan Polda Jatim