Soal Jasmas, Ashri Yuanita Haqie Disorot Kejaksaan

Soal Jasmas, Ashri Yuanita Haqie Disorot Kejaksaan

Potretkota.com - Diam-diam Ashri Yuanita Haqie, anggota Komisi C DPRD Surabaya tengah disorot Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya. Wakil rakyat periode 2014-2019 ini diincar karena dugaan penyalagunaan dana Jaringan Asprirasi Masyarakat (Jasmas) tahun 2016.

“Kalau begini (sembari menunjukkan foto Ashri Yuanita Haqie dalam spanduk) bener ga? Ini kan seolah-olah Jasmas itu anggaran bu Ashri Yuanita Haqie, padahal ini kan anggaran Pemkot Surabaya,” terang sumber intelijen Kejari Tanjung Perak Surabaya pada Potretkota.com baru-baru ini.

Dikonfirmasi Potretkota.com, Ashri Yuanita Haqie mengaku terkait pemasang spanduk atau banner di Masjid daerah Bulak Banteng Bandarejo Surabaya memang terdapat kesalahan, namun menurutnya itu bentuk apresiasi warga terhadap Anggota DPRD yang telah membatu dalam pembangunan.

"Untuk desain dan anggara itu semua dari warga, saya tidak mengarahkan," tegas Ashri Yuanita Haqie.

Menurut Ashri Yuanita Haqie, daerah Bulak Banteng Bandarejo Surabaya dalam segi pembanguan terkesan terabaikan Pemkot Surabaya. "Lah warga situ (Bulak Banteng Bandarejo) juga merupakan warga Indonesia terutama warga Surabaya yang seharusnya juga mendapat perhatian dan bantuan oleh Pemkot Surabaya," terangnya.

Sementara, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkot Surabaya, Muhamad Fikser pada Potretkota.com mengatakan, spanduk atau banner perorangan terkait Jasmas merupakan kemasan anggota DPRD. “Anggota DPRD mengemas, memanfaatkan hasil Musrenbang (Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan) Pemerintah kota Surabaya," katanya, Senin (26/3/2018).

Menurut Fikser, Jasmas merupakan usulan masyarakat melalui reses anggota DPRD kota Surabaya kemudian diajukan kepada Wali Kota Surabaya melalui Bappeko Surabaya. Bappeko lalu melakukan audit dan survey sehingga tidak serta merta dana hibah Jasmas bisa dilakukan pencairan atau disetujui. "Dana hibah Jasmas itu bersumber dari APBD Kota Pemkot Surabaya dan semuanya ada laporan pertanggungjawaban secara Hukum," pungkas Fikser.

BACA JUGA: Kepala Bappeko Surabaya Diduga Terlibat Korupsi Jasmas

Seperti diketahui, awal tahun 2018 Kejari Tanjung Perak Surabaya melakukan penyelidikan dugaan korupsi uang Jaringan Asprirasi Masyarakat (Jasmas) anggaran tahun 2016, bernilai puluhan miliar rupiah. 

Hasil pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen laporan pertanggungjawaban yang didapat dari BPK, hibah Jasmas tahun 2016 secara uji petik menunjukkan bahwa dari 620 laporan yang diuji petik, terdapat 213 laporan yang mempunyai isi atau konten yang serupa.  Diantaranya berisi realisasi belanja hibah atas pembelian barang yang berupa terop, kursi plastik, meja plastik, meja besi, sound system lengkap dan lampu dari penyedia yang sama. Sayangnya, kualitas barang yang dibeli kurang memuaskan. (Tio)

Kakak Adik Kompak Jual Sabu
Panitia Prona Kepatihan Dilaporkan ke Kejaksaan