Wabup Pasuruan Disebut Minta Jatah Proyek Masker

Wabup Pasuruan Disebut Minta Jatah Proyek Masker

Potretkota.com - Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Pasuruan KH Mujib Imron mengeluh namanya turut dicatut dalam proyek pengadaan masker senilai Rp 7,5 miliar. Pria kelahiran tahun 1970 ini, tidak merasa memonopoli atau memberikan rekomendasikan pada seseorang untuk mendapatkan jatah proyek masker.

"Kalau ada yang mencatut nama saya, bisa ditanyakan langsung pada yang bersangkutan. Soal rame pemberitaan masalah masker itu termasuk dinamika," kata KH Mujib Imron kepada wartawan, saat di ruang kerjanya, Rabu (6/5/2020).

Wabup mewanti-wanti agar proses pengadan masker Rp 7,5 miliar harus berjalan sesuai etika dan harus clean jangan sampai abu-abu. "Saya saja saat sidak di Rumah sakit maupun Dinsos dalam mengawasi barang ngajak inspektorat. Saya juga wanti-wanti jangan sampai macam-macam soal pengadaan Covid-19. Selain itu mestinya pengadaan barang masker ini harus dengan UMKM. Saya sudah wanti-wanti, jangan sampai wabah coronanya selesai, kita habis juga. Semua harus jelas," tandasnya.

Selain KH Mujib Imron, tokoh masyarakat dari Kabupaten Pasuruan Lujeng Sudarto juga heran namanya dicatut dalam penerimaan masker Rp 7,5 miliar. Padahal, ia sering berkoar agar pengadaan masker tidak dimanfaatkan oknum meraup keuntungan.

"Terus terang saya tidak pernah minta atau mendapatkan proyek pengadaan masker di dua Dinas tersebut. Kalaupun ada daftar nama saya dalam list tersebut, mungkin ada yang memanfaatkan. Perlu diketahui ketika proyek pengadaan masker tidak sesuai ketentuan proses saja sesuai hukum. Dan buka saja sesuai transparan siapa-siapa yang sebenarnya dapat dan yang sesungguhnya dapat paket proyek masker. Kalau ada yang mencatut nama saya, silahkan mengambil tindakan upaya proses hukum," geram Lujeng Sudarto.

Sebelumnya, data yang diperoleh wartawan, selain UMKM yang ikut mengerjakan proyek mesker Corona, ada juga oknum anggota DPRD Kabupaten Pasuruan, tokoh masyarakat hingga termasuk Wabup Kabupaten Pasuruan KH Mujib Imron, yang menerima job senilai Rp 7,5 miliar. "Sepertinya dibuat bancaan," ucap sumber wanti-wanti namanya tidak di-online-kan.

Menurut sumber, bahkan ada pihak dari kalangan elit yang berkecimpung atau menunggangi UMKM. Ia juga berani menggadaikan mobil demi memodali pengadaan bahan baku kain masker yang nilainya ratusan juta. "Rumor ada pelaku UMKM asal Kecamatan Sukorejo telah mendapatkan order 40.000 masker. Anehnya, ia telah menandatangani dua buah kontrak yang berbeda harga. Untuk termin pertama, Dinas terkait memberikan harga kontrak pengadaan masker ke UMKM senilai Rp 3.500 per biji. Ia juga telah menandatangani kontrak termin kedua dengan harga Rp 4.500 per biji,” terangnya.

Karena itu, sebagai pelaksana pengadaan masker Rp 7,5 miliar, tak heran jika Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil Kabupaten Pasuruan, Senin (4/5/2020) kemarin. BERITA TERKAIT: Kejaksaan Selidiki Pengadaan Masker di Pasuruan

Menanggapi hal ini, Ketua Pansus Covid-19 DPRD Kabupaten Pasuruan, M Zaini, mengaku belum mengetahui adendum perubahan harga tersebut. Menurutnya, penetapan dan perubahan harga memang menjadi kewenangan gugus tugas Covid-19. Namun pihaknya menekankan adanya transparansi dalam setiap penggunaan anggaran. "Penetapan harga dan alokasi anggaran menjadi kewenangan gugus tugas Covid-19. Kami meminta agar penggunaan anggaran dilakukan secara transparan,” tegasnya. (Mat)

Saat Pandemi Warga Bulusari Demo Kejari
Bos Spamming Kartu Kredit Diputus 8 Bulan Penjara