Waduh! Kejaksaan Tidak Buat Kesimpulan Sidang YKP

GPD Berharap Majelis Berpihak Pada Rakyat

Waduh! Kejaksaan Tidak Buat Kesimpulan Sidang YKP

Potretkota.com - Sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang diajukan Gerakan Putra Daerah (GPD) melawan Kejaksaan Agung (Kejagung) Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, masuk babak kesimpulan, Selasa (6/3/2021).

GPD di ruang Sari 1 PN Surabaya, menyerahkan dan membacakan kesimpulan yang sudah disiapkan. "Ada 11 kisi-kisi kesimpulan yang sudah dibacakan dan diserahkan kepada Majelis Hakim," kata Shodiqin, mewakili Penggugat.

Tidak seperti pihak Tergugat, dalam sidang, Kejaksaan tidak menyerahkan kisi-kisi Kesimpulan. Pada sidang sebelumnya, pihak Kejaksaan juga tidak menghadirkan saksi yang memperkuat dalil-dalilnya dalam memeriksa dugaan korupsi triliunan rupiah aset Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, merampas dan menyerahkan aset ke Pemkot Surabaya. BERITANYA: Kejaksaan Tidak Hadirkan Saksi Perampasan dan Penyitaan Aset YKP

Karena pihak Kejaksaan tidak menyerahkan kesimpulan, Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik melanjutkan sidang agenda putusan Selasa tanggal 20 April 2021. "Untuk itu sidang putusan kami tunda dua minggu lagi," singkatnya.

Mendapati Kejaksaan tidak menghadirkan saksi dan tidak membuat kesimpulan, Shodiqin mewakili GPD mengaku kecewa. Alasannya, sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) harusnya patuh dan tunduk terhadap hukum.

"Tidak menghadirkan saksi dan tidak membuat kesimpulan bukan wajib dalam persidangan. Tapi sebagai JPN harusnya pihak Tergugat menjadi contoh baik dalam persidangan. Masyarakat dapat menilai kinerja JPN, ini termasuk preseden baik atau buruk, nilai sendiri saja," keluh Sodik, sapaan akrab Shodiqin SH.

Selama persidangan, tambah Sodik, dapat dibilang bahwa, Tergugat tidak punya kemampuan di dalam menguatkan dalil-dalilnya. Bukti surat yang dihadirkan Jaksa di persidangan sangat mendukung gugatan yang diajukan GPD. "Artinya Tergugat mengakui jika perbuatannya saat merampas dan menyerahkan aset YKP Melawan Hukum," tambahnya.

Lebih lanjut, Sodik menjelaskan, seperti Surat Perintah Penyidikan dan di dalam proses itu, Tergugat berhasil menemukan dua alat bukti. Itu menurut Sodik, yang dibaca dalam buku Jaksa VS Mafia Aset tulisan Didik Farhan (mantan Aspidsus Kejati Jatim) saat itu. Tapi, dua bukti itu dinegasikan oleh Tergugat dengan SP3. Hal itu, kata Sodik sangat aneh bila Kejaksaan selaku penegak hukum tidak konsisten.

"Dalil dalil yang dihadirkan oleh tergugat sangat lemah dan bahkan tidak konsisten, dan saling menegasikan satu sama lainnya," jelas Sodik.

Sekadar diketahui, satu poin permintaan GPD dalam gugatan ini menurut Pengecara Muda itu, untuk nasib warga Surabaya yang masih banyak tidak punya rumah. Sebagaimana diketahui, bahwa YKP Kota Surabaya merupakan Yayasan yang jelas untuk Kemanusiaan, Sosial dan Keagamaan. Sangat jelas, dalam AD/ART YKP itu bukan perusahaan jual beli properti atau real estate, tapi maksud dan tujuannya untuk kemanusiaan memberikan dan menyelenggarakan rumah. Karenanya, Sodik meminta agar petitum yang terkait dengan permintaan principal agar pihak Tergugat Kejaksaan dapat merekomendasikan rumah secara cuma-cuma, karena meraka juga bagian dari warga ber-KTP Surabaya yang membayar pajak seperti lainnya.

"Sebagai penggugat, kami berharap petitum kami dikabulkan dalam amar putusan nanti. Kami juga berharap majelis hakim berpihak pada rakyat Surabaya, khususnya yang tidak punya rumah. Karena masyarakat yang tidak punya rumah juga membayar retribusi dan menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya," pungkas Sodik. (Tio)

Cipta Orion Metal Palsukan SNI Regulator Elpiji
JPU Sebut Saksi Beratkan Terdakwa Christian Halim