Warga Bulusari Menyoal Usaha Tambang Wira Bumi

Warga Bulusari Menyoal Usaha Tambang Wira Bumi

Potretkota.com - Ratusan warga Dusun Jurangpelen, Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Balai Desa Setempat. Mereka menuntut Kepala Desa (Kades) dan Camat untuk mengusut perangkat desa yang mendapat setoran uang bulanan dari pertambangan sirtu di Jurangpelen. Selain itu meminta Kades menarik laporan dugaan korupsi TKD yang saat ini berjalan di Kejaksaan Negeri Bangil.

Pasalnya, dari persoalan itu ada dugaan kuat perangkat desa terima setoran bulanan dari penambang yang telah berjalan bertahun-tahun tidak masuk dalam kas desa. Uang setoran itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. “Untuk itulah, kami meminta pemerintah desa dan kecamatan harus memanggil dan mengusut para perangkat desa yang mendapat uang bulanan dari penambangan sirtu yang ada di Dusun Jurang Pelen,” kata Pujianto, seorang pengunjuk rasa.

Warga juga meminta agar Kepala Desa menarik laporan terkait dugaan korupsi pemanfaatan tanah TKD yang dibuat jalan sebagaimana perkara yang sekarang dalam penyidikan di Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan.

Selain tuntutan tersebut, warga juga meminta dan mendesak Kades untuk tidak memperpanjang status Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai penambang PT Wira Bumi Sejati. “Jadi warga menghendaki HGU yang berakhir pada 2023 mendatang, dikembalikan lagi sebagai Tanah Kas Desa (TKD) Bulusari. Karena PT Wira Bumi tidak memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam hal itulah, kami harap status HGU tidak diperpanjang lagi. Kalau ada tindak pidana korupsi pemanfaatan tanah yang diklaim sebagai Tanah Kas Desa maka Pemerintah Desa harus melaporkan semua perusahaan yang beroperasional, tidak hanya 1 perusahaan saja,” terangnya.

Sementara Kades Bulusari Siti Nurhayati mengaku terkait pelaporan dugaan korupsi TKD sebagaimana perkara dalam penyelidikan di Kejaksaan. “Saya tidak merasa melaporkan perkara itu. Untuk terkait soal adanya setoran terhadap perangkat desa sudah terjadi sejak sebelum kepemimpinan saya. Jadi jika ada pihak yang merasa dirugikan atas setoran bulanan tersebut, laporkan saja kepada aparat berwenang. Soal status HGU yang dipersoalkan warga, kami siap memfasilitasi dengan Badan Pertanahan Negara (BPN). Warga bisa mengajukan keberatan atas perpanjangan HGU PT Wira Bumi,” pungkasnya. (Mat)

Pelindo 3 Gelar Port Virtual Run and Ride 2020
Sidang Istimewa Residivis Reyni Oktafin Wantania