Bupati Puput Tantriana Sari Merubah BAP dari KPK

Bupati Puput Tantriana Sari Merubah BAP dari KPK

Potretkota.com - Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengaku telah merubah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal itu diakuinya saat bersidang di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (Tipikor) di Surabaya, Rabu (22/12/2021).

"Pada saat proses BAP, saya dalam kondisi shock, kalut. Karena pada saat dijemput dirumah saya hanya dimintai keterangan. Saya tidak tau kontruksi penangkapannya," dalih Puput Tantriana Sari karena saat itu tidak didampingi penasihat hukum.

Perubahan yaitu, dari pemeriksaan awal Puput Tantriana Sari menerangkan bahwa pengangkatan Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) di Probolinggo yang disosialisasikan kepala Camat harus dapat rekomendasi terlebih dahulu dari suaminya Hasan Aminudin. Namun kemudian pernyataan tersebut diralat.

"Saya dalam hal ini menjalankan tugas sebagai Bupati apakah ada Acc dari Hasan Aminudin atau tidak, akan saya teruskan ke PMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) dan seterusnya. Saya sebagai Bupati menjalankan tugas sesuai SOP (Standard Operating Procedure)," aku Puput Tantriana Sari melalui sambunan video teleconference.

Hal berbeda disampaikan oleh Hasan Aminudin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Menurutnya, puluhan rekomendasi Pj Kades yang sudah ditandatangani diatas Nota Dinas Kabupaten Probolinggo atas desakan tokoh masyarakat. "Memang tidak ada dasar hukumnya. Ini faktor kebiasaan. Kalau rekomendasi tidak dipakai engga masalah," ungkapnya.

Dimaksud Hasan Aminudin, sebagai anggota DPR Dapil Probolinggo dan Pasuruan, rekomendasi tandatangan hanya ingin menjaga stabilitas wilayah Probolinggo. "Manakala terjadi konflik biar enak koordinasinya," tambahnya, selama ini banyak tamu datang bersilaturahmi kerumah hanya untuk menyampaikan aspirasinya.

Sementara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Eva Yustisiana mengaku, beberapa kali keterangan Puput Tantriana Sari berubah-ubah. "Keterangannya termasuk berbelit-belit," jelasnya.

Untuk diketahui, rencana tanggal 27 Desember 2021, ada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Probolinggo. Namun karena faktor keamanan Natal dan Tahun Baru, Pilkades serentak digeser pada bulan Februari 2022. Pilkades sesuai Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman, Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Pilkades serentak ini dilakukan, karena sedikitnya ada 252 Kepala Desa berakhir masa jabatannya, 9 September 2021. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan. Agar mendapat posisi, masing-masing Pj Kades menyiapkan kompensasi uang rata-rata Rp 20 juta. Namun setelah uang terkumpul untuk diserahkan Hasan Aminudin, KPK mengendusnya. (Hyu)

Koruptor RS Paru Dungus Diganjar 5 Tahun 6 Bulan
Komisi A Dorong Pejabat Baru Mampu Berinovasi