Dana Hibah  Siluman Pemprov Jatim di Bangkalan

LSM Siapkan Resume Laporan Pidana

Dana Hibah Siluman Pemprov Jatim di Bangkalan

Potretkota.com - Pada tahun anggaran 2017 lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim menggelontorkan dana hibah sebesar total Rp 7.116.884.405.593 atau Rp 7,1 triliun. Dana tersebut dikelola oleh 14 satuan kerja di lingkungan Pemprov Jatim untuk digulirkan kepada ribuan kelompok masayarakat di 38 kabupaten dan kota di seluruh Jawa Timur. BACA JUGA: Akhmad Sukardi Ketua TAPD Monopoli Dana Hibah

Diduga kuat, pengelolaan dana hibah tersebut tidak beres. Ditengarai banyak kegiatan dan proyek fiktif dalam pengerjaannya. Pokmas-pokmas (kelompok masyarakat) penerima dana hibah tersebut juga tidak jelas alamatnya. BACA JUGA: Dana Hibah Dinas PU Mengalir ke Anggota Dewan dan BPK Temukan Indikasi Korupsi di Dinas PU PemprovJatim

Pemprov Jatim juga terkesan menutup-nutupi data dari pengelolaan dana Triliunan Rupiah tersebut. Karena itu, LSM Jaring Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) melakukan gugatan sengketa informasi di Komisi Informasi Pemrov Jatim. Tida hanya itu, LSM berkantor di Jalan Teuku Umar Kemayoran, Bangkalan, ini juga melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Surabaya

Saat itu LSM Jaka Jatim memenangkan gugatan sengketa informasi terkait pengelolaan dana tersebut melalui Komisi Informasi, namun pihak Pemprov Jatim tetap tak memberikan data yang disengketakan. Bahkan, hingga sengketa berlanjut ke PTUN Surabaya, Pemrov Jatim tetap menutup rapat informasi pengeloalaan dana tersebut.

’’Ada apa? Kalau memang pengerjaannya benar dan sesuai dengan SPJ (Surat Pertanggungjawaban) yang dibuat oleh Pokmas-Pokmas pengelola dana hibah tersebut, apa yang harus dirahasiakan?’’ tukas Direktur Jaka Jatim, Mathur Khusairi.

Gugatan hukumm atas informasi data dana hibah itu, sudah berkekuatan hukum tetap. Pada 8 Mei 2018, Mahkamah Agung (MA) dalam putusan Nomor 205 K/TUN/KI/2018 juga telah menolak kasasi yang diajukan oleh Pemprov Jatim.

’’MA tetap memerintahkan agar Pemprov Jatim menyerahkan data terkkait dana hibah bernilai Triliunan Rupiah tersebut,’’ kata Mathur.

Namun, sambung Mathur, hingga saat ini, Pemprov Jatim tetap tidak memberikan data pengelolaan dana hibah itu. ’’Pasti ada yang tidak beres. Hibah ini sejatinya sama persis dengan dana hibah P2SEM yang bermasalah pada 2010 silam. Pengelolaannya sama-sama melibatkan anggota DPRD Jatim. Hanya berganti nama saja. Sekarang kita duga, dana hibah 2017 ini, juga bermasalah,’’ tuding Mathur.

Kecurigaan Mathur makin menguat, setelah LSM Rumah Advokasi Rakyat (RAR) di Bangkalan melakukan investigasi yang dilakukan secara uji petik terhadap beberapa Pokmas penerima dana hibah di Bangkalan, yang dikelola oleh PU Bina Marga Jawa Timur.

’’Temuan kawan-kawan dari LSM RAR, untuk dana hibah Bangkalan yang digulirkan melalui PU Bina Marga Jatim, bisa disimpulkan fiktif,’’tambah Mathur, hanya menginvestigasi satu Kabupaten, satu Kecamatan, dan satu pengelola saja. Yakni, yang dikelola oleh PU Bina Marga Jatim. ’’Hasilnya sungguh mengejutkan,’’ ujar Mathur.

Siapkan Resume Laporan Pidana

Terpisah, Direktur LSM Rumah Advokasi Rakyat (RAR) Risang Bima Wijaya mengungkapkan, pihaknya memang melakukan pengumpulan data terkait pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim Tahun 2017 di Bangkalan.

Diungkapkan, dari total dana hibah Rp 7,1 triliun, Dinas PU Bina Marga Pemprov Jatim, kebagian mengelola dana sebesar Rp 236 281 500 000 atau Rp 236, 2 miliar. ’’Untuk Kabupaten Bangkalan, dana hibah dari PU Bina Marga Pemprov Jatim, yang digulirkan sebbanyak Rp 41.325.000.000,’’ urai Risang.

Dana Rp 41,3 miliar tersebut, sambung dia, digulirkan kepada 196 kelompok masyarakat (pokmas) di Bangkalan. ’’Sekali lagi, ini hanya dana yang dikelola oleh PU Bina Marga Jatim,’’ tegas Risang.

Kenapa RAR hanya menginvestigasi dana yang dikelola PU Bina Marga? ’’Karena dana hibah yang dikelola instansi tersebut, bentuknya adalah pengerjaan fisik insfrastruktur. Kebanyakan berupa jalan desa, jalan kampung, dan saluran air. Jadi, ada wujud yang tidak bisa disembunyikan jika memang direalisasikan atau sebaliknya tidak bisa disembunyikan ketika tidak direalisasikan atau dananya ditilap, ’’ ujar Risang.

Penggalian data dilakukan terhadap Pokmas-Pokmas di Kecamatan Kota Bangkalan. ’’Dengan asumsi, Pokmas di Kecamatan akan lebih baik dan tertib dari segi administrasi, pengurusnya juga lebih mempunyai kemampuan, kontrol serta pengawasannya juga lebih mudah. Jadi, pokmas di kota, bisa dijadikan tolok ukur pengelolaan dana hibah Pemprov tersebut,’’ urai Risang.

Hasilnya, ungkap dia, dari enam Kelurahan di Kota Bangkalan yang dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis melalui surat, tidak satu pun yang mengetahui perihal pengelolaan dana tersebut. Atau tidak ada Lurah yang mengetahui lokasi proyek yang dibangun daruu dana hibah tersebut.

’’Tentu saja ini tidak beres, karena dalam juklak dan juknis pengelolaan dana itu, pokmas penerima dana tersebut harus ada rekomendasi dari Lurah setempat. Lampiran domisili kantor pokmas harus dikeluarkan oleh kelurahan setempat,’’ ujar Risang. Penentuan lokasi, tambahnya, juga harus seizin lurah setempat. Setelah proyek selesai, SPJ-nya juga harus ada tandatangan lurah setempat. ’’Sangat aneh ketika lurah tidak tahu soal pokmas-nya, tidak tahu alamat pokmas-nya, tidak tahu dimana lokasi proyek dari dana tersebut, tidak tahu bentuk proyeknya, bahkan tidak tahu nama pengurus pokmas-nya,’’ tukas Risang.

Karena, sambungnya, proyek-proyek itu dinyatakan sudah selesai dan SPJ-nya sudah diserahkan kepada PU Bina Marga Pemprov Jatim. ’’Pertanyaannya, siapa yang menandatangani atas nama lurah, kalau lurah-lurah di enam kelurahan penerima dana hibah itu tidak ada yang tahu perihal proyek tersebut,’’ sindir Risang.

Ada delapan Pokmas di enam kelurahan di Kota Bangkalan yang menjadi penerima dana hibah. ’’Mulai Rp 150 juta, Rp 200 juta, dan yang terbesar Rp 250 juta,’’ kata Risang. Kebanyakan dikelola untuk pembangunan janan dan saluran air.

’’Sepotong informasi valid menyebutkan kalau salah satu proyeknya adalah jalan di Jalan Pemuda Kaffa. Setelah diselidiki, ternyata jalan yang diklaim sebagai proyek dana hibah itu, sudah ada sebelum tahun 2017, atau sebelum dana hibah digulirkan,’’ ungkap Risang. Artinya, tegasnya, proyek dana hibah di kelurahan tersebut, fiktif.

LSM RAR, kesulitan melakukan konfirmasi ke Pokmas-Pokmas karena tidak diketahui alamat kantor, maupun nama-nama pengurusnya. ’’Kita juga kesulitan mendapatkan informasi, karena lurah-lurah yang kami datangi maupun kami surati, kompak tutup mulut. Kalaupun ada, jawabannya; tidak tahu,’’ ungkap Risang.

Karena itu, saat ini beberapa LSM di Bangkalan masih mengumpulkan hasil temuan, untuk nantinya dibuat resume. Dan, bersama-sama akan melakukan langkah pidana terkait dugaan penyelewengan dana hibah Pemprov Jatim tahun 2017. Meskipun, pungkas Risang, ada LHP BPK RI terhadap dana hibah itu, pihaknya curiga hasil audit yang dilakukan secara uji petik tersebut belum valid. (Hyu/Ris)

Penerima Hibah di Bangkalan

Kelurahan Pangeranan Pokmas Anggrek Putih Rp 175 juta

Kelurahan Tonjung Pokmas Samudra Indah Rp 250 juta

Kelurahan Mlajah Pokmas Mentari Rp 100 juta

Pokmas Thoriqoh Rp 250 juta

Pokmas Toriqoh Rp 200 juta

Kelurahan Bancaran Pokmas Mahabarata Rp 200 juta

Kelurahan Kemayoran Pokmas Garpita Rp 100 juta

Kelurahan Kraton Pokmas Al Hikmah Rp 150 juta

Saksi Pelaksana Proyek Beratkan Kepala Desa
Honor Dokter dan Perawat RSUD Bangkalan tak Cair