Dewan Pers Beri Waktu Alex Yudawan Buat Hak Jawab
Alex Yudawan saat Risalah Penyelesaian Dewan Pers

Dewan Pers Beri Waktu Alex Yudawan Buat Hak Jawab

Potretkota.com - Alex Yudawan, yang pernah dituduhkan sebagai makelar kridit pengadaan proyek pembangunan tempat pendidikan di Blitar dan Malang, total sekitar Rp 20,6 miliar, yang saat ini ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim), mengadu ke Dewan Pers.

Pengaduan dilakukan 21 Juli 2022 lalu karena Alex Yudawan tidak terima berita yang ditulis Poretkota.com berjudul "Pengacara Minta Pajero dan Tanah Disita Kejaksaan", dianggap memuat opini yang menghakimi.

Dalam Risalah Penyelesaian Nomor: 78/Risalah-DP/XI/2022 melalui aplikasi Zoom, Alex Yudawan mengaku kepada Dewan Pers bahwa tidak memahami permasalahan yang diberitakan. “Pengadu menyatakan tidak mengerti masalah kredit bank,” ungkap Sekretariat Dewan Pers, Astrid mewakili tenaga ahli Dewan Pers Heru Tjahyo, Selasa (1/11/2022).

Pengadu Alex Yudawan menyatakan hanya menjual 2 unit mobil, motor, dan rumah kepada almarhum Yoyo, yang kemudian diketahui semua barang-barang tersebut berperkara di Bank Jatim. “Pengadu menyatakan mengenal dengan almarhum Yoyo Ketika yang bersangkutan meminjam uang hasil penjualan mobil,” ujar Astrid.

Menurut Alex Yudawan dalam risalah, Teradu Potretkota.com sudah berupaya menghubunginya melalui telepon, tetapi Pengadu saat itu menyatakan sedang rapat. “Pengadu menyatakan Teradu beberapa kali menghubunginya dengan nomer whatsapp yang berganti-ganti,” tambah Astrid.

Dewan Pers menilai, meski sudah dilakukan upaya konfirmasi beberapa kali kepada Teradu, namun Berita Teradu melanggar Pasal 1 dan 3 Kode Etik Jurnalistik karena tidak akurat, tidak uji informasi, tidak berimbang secara proporsional dan memuat opini yang menghakimi.

“Berita Teradu juga tidak sesuai dengan butir 2 huruf a dan b, Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012 tentang Pedoman Pemberitaan Media Siber terkait verifikasi dan keberimbangan berita, bahwa setiap berita harus melalui verifikasi, serta berita yang merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan,” jelas Astid.

Astid juga menjelaskan, Pengadu memberikan Hak Jawab kepada Teradu selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah ditandatanganinya Risalah ini. “Apabila Pengadu tidak memberikan Hak Jawab dalam batas waktu pada butir 2 maka Teradu tidak wajib untuk memuat Hak Jawab,” urainya.

Risalah Penyelesaian Dewan Pers dibuat di Jakarta, 1 November 2022 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Pers Yadi Hendriana.

Sementara, usai pertemuan dengan Dewan Pers, Alex Yudawan kepada Potretkota.com mengaku, segera mungkin membua hak jawab yang diatur dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 9/Peraturan-DP/X/2008. “Nanti saya buatkan hak jawab,” singkatnya. (Hyu)

Germo Tretes Jual Anak 13 Tahun asal Mojokerto
Bos Manna Mobil Kertajaya Dijerat Pasal 170 KUHP