GPD: Rumah YKP Harus Diberikan ke Masyarakat

Maksud dan Tujuan Sesuai ADART

GPD: Rumah YKP Harus Diberikan ke Masyarakat

Potretkota.com - Pengurus baru Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Kota Surabaya, Ketua Pembina yaitu Ir. Hendro Gunawan Hoesni, MA yang juga merangkap sebagai Sekretaris Pemerintah Kota Surabaya, menjabat 15 Oktober 2020. Wali Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya sebagai Pendiri.

Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADART) YKP Kota Surabaya terbaru ini dibawa ke notaris Margaretha Dyanawaty S.H, yang sebelumnya tahun 2002 dan tahun 2004, kedudukan notaris yaitu Untung Darnosoewirjo S.H, dengan kekayaan modal Rp 104.745.000.000.

Meskipun selalu berubah-berubah Pembina, Pengurus dan Pengawas, namun dalam arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen AHU Kemenkumham) maksud dan tujuan masih mendasar tahun akta no 83 tahun 2002 dan akta no 72 tahun 2004, yaitu:

Sosial

  1. Lembaga formal dan nonformal
  2. Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda
  3. Rumah Sakit, Poliklinik, dan Laboratorium
  4. Pembinaan Olahraga
  5. Penelitian di bidang Ilmu Pengetahuan
  6. Studi banding

Kemanusiaan

  1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam
  2. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang
  3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin, dan gelandangan
  4. Memberikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan duka
  5. Memberikan perlindungan konsumen
  6. Melestarikan lingkungan hidup

Keagamaan

  1. Mendirikan sarana ibadah
  2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah
  3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq, dan sedekah
  4. Meningkatkan pemahaman keagamaan
  5. Melaksanakan syiar keagamaan
  6. Studi banding keagamaan

BACA JUGA: Ini Lho Poin Penting GPD Menggugat Kejati Jatim

Perubahaan ADART ini juga disebut oleh Ketua Pengurus YKP Kota Surabaya yaitu Maria Theresia Ekawati Rahayu, yang merangkap Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Pemkot Surabaya. Menurutnya, pada saat hearing YKP di Komisi A DPRD Kota Surabaya, Senin (12/4/2021) kemarin, pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) tahun 2019 lalu hanya melakukan penyerahan pengurus lama YKP ke pengurus baru, bukan lainnya.

"Kejati Jatim saat itu hanya melakukan penyerahan pengurus lama YKP ke pengurus baru," kata Maria Theresia Ekawati Rahayu, jika selama ini pengurus lama tidak memberikan laporan pertanggungjawaban ke pengurus baru.

Sementara, Penasihat Hukum Gerakan Putra Daerah (GPD) Danny Wijaya SH melihat ADART YKP Kota Surabaya semakin yakin, jika rumah-rumah atau perumahan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, ini diberikan secara kemanusiaan untuk masyarakat khususnya warga Surabaya yang tidak punya rumah.

"Kalau melihat ADART YKP Kota Surabaya, kami semakin yakin jika rumah-rumah atau perumahan diberikan, bukan untuk dijual belikan," tegas Danny Wijaya SH, Sabtu (17/4/2021).

Pernyataan tersebut juga pernah terlontar dari Darmantoko, salah satu saksi GPD yang menggugat Kejati Jatim, perkara nomor 1120/Pdt.G/2020/PN Sby, di Ruang Sari 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (23/3/2021) lalu. Menurutnya, ADART YKP Kota Surabaya bergerak di bidang sosial, agama dan kemanusiaan. "Yayasan itu setahu saya untuk orang gila, gelandang ataupun fakir miskin dan sebagainya. Kalau ini Yayasan jualan rumah," jelasnya. (Tio)

Terminal GSN Tanjung Perak Sediakan Ge-Nose C19
Forkopimda Jatim Tinjau Lokasi Jogomulyan Malang