GPD: Semoga Jaksa dan Hakim Ingat Sumpah Jabatannya

GPD: Semoga Jaksa dan Hakim Ingat Sumpah Jabatannya

Potretkota.com – Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang ditandatangai Megawati Soekarnoputri, dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan, sebelum memangku jabatannya, Jaksa wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya di hadapan Jaksa Agung.

Sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut:

“Saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia.

Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguhsungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.

Bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

Bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga.

Bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.

Sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ada, Presiden Soekarno menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1947. PP tersebut berisi Peraturan tentang Sumpah jabatan untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti.

Bunyi sumpah tertuang dalam Pasal 2 PP Nomor 10 tahun 1947. Begini isinya:

Demi Allah! Saya bersumpah:

Bahwa saya untuk mendapat jabatan saya ini, baik dengan langsung maupun dengan tidak langsung, dengan rupa atau kedok apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu, kepada siapapun juga. Bahwa saya akan setia dan ta'at kepada Negara Republik Indonesia.

Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga, yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai atauakan mempunyai perkara atau hal yang mungkin bersangkutan dengan jabatan yang saya jalankan ini; bahwa saya didalam melakukan kewajiban saya senantiasa akan memegang teguh hukum, keadilan, tidak sebelah-menyebelah dan tidak memandang orang; bahwa saya akan bekerja untuk kepentingan.

Kekuasaan Kehakiman juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

BERITA TERKAIT: Ini Lho Poin Penting GPD Menggugat Kejati Jatim

Mengingat pejabat Kejaksaan dan Pengadilan menjabat diatas sumpah ataupun janji, Danny Wijaya SH dan Shodiqin SH, penasehat hukum Gerakan Putra Daerah (GPD) berharap agar pihak Majelis yang menyidangkan perkara No 1120/Pdt.G/2020/PN Sby di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, bertindak seadil-adilnya.

“Semoga baik Jaksa dari Kejati Jatim dan Majelis di PN Surabaya ingat sumpah jabatannya,” kata Wijaya sapaan akrab Danny Wijaya SH diamini oleh Sodik sapaan akrab Shodiqin SH.

Untuk diketahui, Perkara No 1120/Pdt.G/2020/PN Sby yaitu Gerakan Putra Daerah (GPD) bulan November 2020 lalu, menggugat secara perdata Kejaksaan Agung (Kejagung) Cq Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berisi poin-poin penting mengungkap keadilan serta dugaan korupsi bernilai triliun rupiah. (Tio)

Sehari Pasca Pelantikan, PKL Pendukung ERJI Diobrak
Ketua DPRD Pasuruan Resmikan Restoran Jepang