Hakim Minta Suliestyawati Kembalikan Uang Negara

Proyek Irigasi Saluran Air Dangkal 2016

Hakim Minta Suliestyawati Kembalikan Uang Negara

Potretkota.com - Majelis Hakim meminta agar terdakwa korupsi Proyek Irigasi Saluran Air Dangkal Tahun Anggaran 2016, Ir Suliestyawati, MM mengembalikan uang bernilai ratusan juta.

"Ibu (Suliestyawati) bersedia mengembalikan uang Rp 470 juta," kata Ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana, di Ruang Cakra Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya.

Hakim menyebut, jika kelebihan uang Rp 470 juta tidak dikembalikan ke negara, dalam perkara ini ada yang sudah diuntungkan. "Kalau ibu tidak menikmatinya, ibu sudah memperkaya orang lain," tambahnya.

Suliestyawati pun dalam agenda pemeriksaan terdakwa sontak berkelit. "Saya itu sudah membayar sesuai spek. Saya bayar sesuai dengan kenyataan. Kontraktor dibayar sesuai dengan progres pekerjaan," ujarnya.

Menurut Suliestyawati, dimaksud sudah membayar sesuai spek karena ada sebagian pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh kontraktor. "Ada sebagian pekerjaan tidak dikerjakan," tambahnya.

Ibu tiga anak ini menyebut, Proyek Irigasi Saluran Air Dangkal Tahun 2016, sudah ada survey dari Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP). "Saat itu ada banyak kegiatan, pekerjaan tidak semua air dangkal saja. Jadi ada keterbatasan waktu, survey dari PPHP dilakukan selama 2 Kali," sebutnya.

Dijelaskan Suliestyawati, proyek ini berawal saat Kementerian Pertanian mengadakan workshop tahun 2015. Saat itu, dalam kegiatan akan ada proyek Irigasi Saluran Air Dangkal yang didanai APBN sekitar Rp 4,3 miliar. Pihaknya kemudian mendapat bantuan anggaran 5% dari APBD, sekitar Rp 200 juta. Uang APBD dipakai untuk membayar narasumber dan perjalanan dinas.

Karena tidak ada yang lulus mengikuti tes sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian jabatan itu diambil oleh Suliestyawati. Alasannya, agar Proyek Irigasi Saluran Air Dangkal dapat terlaksana.

"Kami sudah berusaha untuk mengikuti ujian PPK, tapi tidak ada yang lulus. Jadi ada keterbatasan personil pengadaan barang dan jasa, akhirnya saya merangkap," urai Suliestyawati.

Diakui Sulistyawati, sesuai Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, kontruksi diatas Rp 200 juta, harus dilakukan lelang. "Tidak ada penunjukan langsung. Itu kami lelang semua, termasuk jasa konsultasi. Tanpa kelengkapan dokumen, lelang tidak terlaksananya," akunya, sebelumnya tidak kenal CV yang menang lelang.

Diungkap Sulistyawati, soal pendaftaran dan sebagainya dalam proses lelang itu urusan Unit Layanan Pengadaan (ULP). "Saya tidak tau soal pemenang, karena itu urusan ULP," ungkapnya.

Mantan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto ini juga mengaku, saat dilakukan adendum (surat perjanjian tambahan klausula) ada narasumber yang diundang. "Saat itu yang hadir ada dari Kepolisian (Kanit Reskrim) dan Kejaksaan (Kasi Pidsus)," ujar Sulistyawati.

Kerugian atau kelebihan, disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ari Wibowo menggantikan JPU Geo Dwi Novrian dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto, dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Jawa Timur Fatur Rahman.

Untuk diketahui, Suliestyawati Binti Tegodjoyowisastro jadi pesakitan lantaran dianggap korupsi Proyek Irigasi Saluran Air Dangkal Tahun Anggaran 2016. BERITA TERKAIT: Dosen Hukum Unair Bela Terdakwa Suliestyawati

Kontraktor pemenang lelang saat itu, CV Koloni Jaya mendapat 3 paket pekerjaan, CV Dirga Perkasa 1 paket pekerjaan dan CV Azka Karya Globalindo 1 paket pekerjaan. Total yang dilelang Rp 4,3 miliar namun ada penawaran hingga Rp 3,7 miliar. Pekerjaan lelang dilakukan pada 38 titik yang tersebar di 10 kecamatan wilayah Kabupaten Mojokerto.

Karena pekerjaan tidak dilakukan sepenuhnya, Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp 2,8 miliar. Dalam perhitungan yang dilakukan Kejaksaan terdapat indikasi pengurangan volume pekerjaan, sehingga negara dianggap merugi kerugian daerah sebesar Rp 474.867.674,13. (Hyu)

Sejumlah Terminal Peti Kemas Dikelola Subholding
Tahun 2022, Kejari Bangil Turun ke Pesantren