Jaksa Sebut 6 Anggota DPRD Terlibat Jasmas 2016

Jaksa Sebut 6 Anggota DPRD Terlibat Jasmas 2016

Potretkota.com - Agus Setiawan Jong, terdakwa korupsi Jaringan Asprirasi Masyarakat (Jasmas) Pemkot Surabaya tahun anggaran tahun 2016, masuk babak persidangan. Dalam perisangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ugik Ramantyo membacakan dakwan.

Dalam dakwaan, Jaksa menyebut beberapa nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yakni Sugito, Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rijanti, Ratih Retnowati, Saiful Sidy.

“Bahwa terdakwa Agus Setiawan Jong selaku Direktur PT Sang Surya Dwi Sejati baik sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan saksi Sugito, Darmawan, Binti Rochmah, Dini Rijanti, Ratih Retnowati, Saiful Sidy, antara bulan maret 2015 sampai dengan Januari 2017, telah melakukan atau yang turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negarasebesar Rp 4.991.271.830,61,” kata JPU Ugik Ramantyo, melalui JPU Fadhil, di Pengadian Negeri (PN) Tipokor Surabaya, Senin (18/3/2019) kemarin.

Sugito dan Dini Rijanti membagi Jasmas ke daerah Simokerto, Krembangan, Genteng, Tegalsari Gubeng dan Bubutan. Ratih Retnowati dan Darmawan sendiri membagikan Jasmas ke daerah Gayungan, Jambangan, Wonokromo, Sawahan, Sukomanunggal. Sedangkan Binti Rochmah membagi Jasmas di Rungkut, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, Gunung Anyar, Mulyorejo, Bulak dan Sukolilo. Kemudian Saiful Aydi membagikan Jasmas ke Tambaksari, Kenjeran, Semampir dan Pabean Cantikan.

Perbuatan tersebut melanggar Peraturan Walikota Surabaya No 25 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial Permohonan Hibah, Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam pertemuan antara Agus Setiawan Jong dan para wakil rakyat, disepakati jenis barang yang akan diberikan ke masyarakat, yakni berupa terop, kursi crime, kursi plastik, meja besi, meja plastik, sound system, gerobak sampah serta tempat sampah. Dengan total, mencapai Rp 27.465.033.409. Dalam laporan BPK RI tanggal 19 September 2018, negara merugi hampir Rp 5 miliar. (Tio)

Istri Napi Pembunuhan ‘Nyayi’ Suap JPU Rp 35 Juta
Pembunuh Bayi Kandung Dituntut 6 Tahun Penjara