Kades Gentong Terindikasi Mainkan APBD Rp 5,8 M
(tengah) Kades Gentong Misyono, saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (10/2/2019).

Pembebasan Lahan DLH Jatim di Bondowoso

Kades Gentong Terindikasi Mainkan APBD Rp 5,8 M

Potretkota.com -  Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur (Jatim) membeli lahan untuk pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), di Desa Gentong Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso. Pembebasan tanah warga disiapkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Rp14.5 miliar, dan terealisasi Rp 6.058.206.250.

Dari Rp 6.058.206.250, tim DLH jatim membelanjakan 60 bidang tanah seluas 363.292 m². Diantaranya, Rp 5.881.057.300, perjalanan dinas Rp 147.998.950, dan biaya personal Rp 29.150.000.

Namun sayang, sebidang tanah yang sudah terbeli, menuai masalah. Diduga kuat, tim yang yang ditunjuk DLH Jatim tahap satu dan tahap dua, bermain uang negara. Saat dikonfirmasi, Kepala Desa (Kades) Gentong Misyono membantah memainkan APBD tahun 2017. “Tidak benar itu,” dalihnya menyebut tim lain yakni Fathorazi, Minggu (10/2/2019).

Dalih Misyono sangat bertentangan dengan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jatim 2017. Dalam buku yang tercetak tebal 323 halaman, tertulis jelas keterlibatannya. Berdasarkan pemeriksaan dokumen pembayaran ganti rugi (kepada penerima dilokasi lahan Desa Gentong Bondowoso) diketahui terdapat beberapa permasalahan.

Diantaranya, saat tim Misyono mambayar Akta Pelepasan No 23, Letter-C luas 6.392 m², tidak disertakan bukti-bukti. Selanjutnya, tanah persil letter C No 278, No 739 dan No 740, No 536, tidak dijual. Selain itu, dalam peta lahan Persil 87 DII Desa Gentong tidak ada tanah Letter C No 251.

Banyak hal yang tertulis dalam audit BPK, termasuk indikasi pemalsuan dokumen oleh koordinator lapangan yaitu berupa surat penyataan jual beli lahan petok C No 278 Persil 87 luas 11.650 m².

Perlu diketahui, pengelolaan sampah dan limbah Industri B3, di Desa Gentong Bondowoso merupakan lahan tukar menukar pada kawasan hutan, untuk pembangunan pusat pengelolaan sampah dan limbah industri B3 di wilayah Perum Perhutani KPH Kabupaten Mojokerto.

Persetujuan pindah mengetahui dan ditetapkan Bupati Bondowoso No 503/01/430.10.5/2017, tanggal 30 Januari 2017. Rapat koordinasi oleh tim pengadaan lahan pengganti kegiatan tukar menukar kawasan hutan berada di Kantor Bappeda Kabupaten Bondowoso. (Hyu)

Acara HPN 2019 di Grand City Telan APBD Rp 3,3 M
Putus Sekolah, Dua Warga Kedung Mangu Nyabu