Kejari Bandar Lampung Tangkap Buronan 8 Tahun

Korupsi Dana Bantuan Usaha KKP

Kejari Bandar Lampung Tangkap Buronan 8 Tahun

Potretkota.com - Sepandai-pandainya tupai akhirnya jatuh juga, pepatah lama tersebut mungkin tepat jika dialamatkan kepada LK (65) seorang tersangka yang masuk daftar pencarian orang (DPO) kasus dugaan korupsi dana bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Tersangka dugaan korupsi dana Bantuan Langsung Mandiri Pemberdayaan Usaha Mina Pedesaan (BLM-PUMP) pada kelompok usaha bersama (KUB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tersebut akhirnya berhasil ditangkap Tim gabungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung, Lampung dan Cabang Kejari Panjang.

LK berhasil setelah sempat menjadi buronan selama delapan tahun. LK berhasil di rumahnya yang berada di Kampung Karang Jaya, Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung, Minggu (10/7/2022) malam.

Kepala Kejari Bandar Lampung Helmi Hasan mengatakan, Tim Tangkap buronan (Tabur) mem-back up penangkapan yang dilakukan Cabjari Panjang.

Helmi menjelaskan, kasus dugaan korupsi BLM-PUMP dari KKP tersebut diusut Cabjari Panjang. Ketika dalam proses penyidikan, tersangka LK menghilang dan tidak diketahui keberadan hingga LK dinyatakan buron sejak tahun 2014.

"Setelah mendapatkan informasi LK sedang berada di rumahnya, Tim Tim Tabur langsung bergerak dan berhasil menangkap yang bersangkutan pada Minggu Malam (10/7/2022) sekitar pukul 19.30 WIB di rumahnya," kata Helmi Hasan.

Menurut Helmi, LK, selama buron cukup licin untuk ditangkap. Sebab LK buronan kasus dugaan korupsi dana BLM-PUMP tersebut selalu berpindah-pindah tempat tinggal dan menumpang di rumah temannya. "Terkadang dia ke Kabupaten Mesuji, pindah lagi ke Kabupaten Lampung Barat. Selama berpindah itu dia sendiri, tidak membawa keluarganya," ujarnya.

Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, Kejari Bandar Lampung kemudian menitipkan LK ke Polsek Panjang, Bandar Lampung untuk ditahan. "Kita titipkan ke polsek karena tersangka masih tahap penyidikan. Jadi untuk memudahkan proses penyidikan tersangka dititipkan ke polsek," ungkap Helmi Hasan.

Helmi Hasan mengungkapkan, kasus LK bermula ketika KUB yang ia pimpin bersama Sukir (sudah divonis) mendapatkan bantuan BLM-PUMP dari KKP tahun 2012. Bantuan sekitar Rp 100 juta. "Bantuan tersebut diperuntukan bagi nelayan seperti membuat jaring, dan peralatan nelayan lain. Tapi dana itu tidak digunakan sesuai rencana KUB," jelas Helmi. Sehingga menimbulkan kerugian negara. (Rio)

Pemilik Kayu Ilegal asal Papua Segera Disidangkan
Kemasan Unik Daging Qurban dari Paguyuban Pedagang Bunga Kayoon