Kejari Bangil: Kasus Dugaan Korupsi BOP Berlanjut
Sejumlah aktivis saat mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis, (04/08/2022).

Bisa Ada Tersangka Baru

Kejari Bangil: Kasus Dugaan Korupsi BOP Berlanjut

Potretkota.com - Sejumlah aktivis mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil, Kabupaten Pasuruan, Kamis, (04/08/2022). Mereka datang mendesak kejaksaan untuk menangkap dalang di balik kasus dugaan korupsi Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) Madin, TPQ dan Ponpes, karena sampai saat ini, kejaksaan belum menangkap dalangnya, sehingga asumsi di masyarakat menjadi buruk.

Untuk itu, jika dalang di balik kasus ini tidak ditangkap, maka dikhawatirkan sang dalang akan menjadi mafia besar di Pasuruan dan sekitarnya. Selain dalang korupsi, kejaksaan juga harus berani mengusut dan menindak tegas jika ada aktivis NGO (Non-Governmental Organization) atau siapapun yang melakukan pemalakan di kasus BOP.

Ketua LSM Pusat Studi Advokasi dan Kebijakan (Pusaka) Lujeng Sudarto mengatakan, kasus BOP ini terjadi secara masif, yang mana para tersangka kasus BOP hanya ditahan bawahanya saja, sedangkan aktor intelektualnya belum ditahan. Tentu ini menjadi hal aneh yang dapat menimbulkan asumsi buruk di mata masyarakat. Jika aktor tidak ditangkap maka pelaku tersebut tidak akan ada kapoknya.

“Oleh karena itu, kami menganggap kaus BOP ini belum selesai. Sebab belum menyentuh dalang di balik kasus tersebut, dan kejadian kasus ini tidak mungkin kalau tidak ada dalangnya,” kata Lujeng.

Lebih lanjut Lujeng menegaskan, selain dalang di balik kasus BOP, kejaksaan juga diharapkan agar tidak segan-segan melakukan penindakan jika ada pelaku pemalakan yang memanfaatkan situasi di kasus BOP. “Siapapun orangnya harus dipenjarakan. Tapi, jika para pelaku palak itu tidak terbukti, maka penyidik harus menjelaskan kepada masyarakat fakta-fakta hukum tersebut,” tegas Lujeng.

Sementara, Kasi Pidsus, Kejaksaan Negeri, Kabupaten Pasuruan, Deny Saputra menyampaikan, bahwa kasus BOP ini belum selesai dan belum finish. Kasus BOP ini dapat dimungkinkan ada tersangka baru. Kalau di persidangan Tipikor Surabaya ada fakta baru dan terbuka, maka kejaksaan tidak akan segan-segan menyeret tersangka itu. Maka untuk sementara, kejaksaan menunggu fakta persidangan.

Deny menegaskan soal delapan saksi dari kalangan NGO yang pernah dipanggil Kejaksaan waktu itu, memang saat itu ada petunjuk dan terdapat pengakuan penerima BOP yang merasa dipalak. Namun di kejadian itu belum ada bukti yang menguatkan. Tetapi bukti pemula ada dan nantinya akan diuji di meja persidangan yang saat ini masih berjalan.

“Bukti petunjuk yang diuji di persidangan akan menjadi dasar melakukan penyidikan baru,” kata Denny.

Menurutnya, mengenai modus pemalakan oleh aktivis NGO dilakukan saat itu ketika penyelidikan perkara baru dimulai. Tapi mereka mendatangi para penerima bantuan, menakut-nakuti dan bahkan memberikan garansi tidak akan diperiksa Penyidik Kejari Kabupaten Pasuruan. Sejumlah lembaga penerima bantuan ini akhirnya memberikan uang agar mereka selamat dari perkara tersebut.

“Atas kejadian itu, kami masih mendalami apakah mereka mencatut nama Kejari Kabupaten Pasuruan atau tidak untuk memalak para penerima bantuan tersebut. Kejaksaan juga akan menunggu pemeriksaan anggota dewan yang akan diuji di dalam persidangan. Karena 11 tersangka yang telah ditahan sekarang ini, belum mengungkapkan aliran dana BOP yang dipalak diserahkan kepada siapa,” terang Denny.

“Oleh sebab itu, kami meminta masyarakat mengawal persidangan BOP di Pengadilan Tipikor. Jika ditemukan ada aliran dana pemotongan BOP akan dituangkan risalah persidangan. Ini juga akan menjadi dasar pemeriksaan lanjutan,” terang Deny. (Mat)

Pengedar Paket Lengkap Narkoba Diringkus
Spesialis Pencurian Brankas Antar Provinsi Ditangkap