Kejari Surabaya Damaikan Perkara Penganiayaan

Berdasarkan Sistem Restorative Justice

Kejari Surabaya Damaikan Perkara Penganiayaan

Potretkota.com - Perkara tersangka Etik Purwidiati warga Jalan Jl Kampung Malang Kulon Surabaya Selesai di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya. Perempuan 39 tahun ini disangkakan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tentang Penganiayaan.

Kepala Kejari Surabaya Anton Delianto SH MH, telah dilaksanakan penyerahan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Penandatanganan Berita Acara Pelaksanaan SKPP dalam rangka penghentian perkara berdasarkan sistem keadilan restoratif disaksikan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Fariman Isandi Siregar SH, MH dan Kepala Seksi Intelijen Khristiya Lutfiasandhi SH MH.

“Perkara (Etik Purwidiati) ini tidak sampai mengelinding di Pengadilan Negeri Surabaya, sebab telah dilakukan penerapan Restorative Justice.,” kata Anton Delianto, Kamis (13/1/2022).

Untuk diketahui, tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 15.00 WIB di Jl. Kampung Malang Kulon Surabaya, tersangka Etik Purwidiati telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Indah Dewi Prasetyo dengan cara memukul dengan tangan kosong ke arah kepala, wajah dan pipi korban sebanyak 5 kali dan mendorongnya hingga kepala korban membentur tembok sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka.

Pemicu penganiayaan tersebut adalah adanya perkataan tidak pantas yang diucapkan oleh tersangka Etik Purwidiati Binti Edi Sumaryoto kepada anak korban Inisial ID. Setelah mendengar laporan anaknya, korban mendatangi rumah tersangka yang hanya berjarak 2 rumah dari rumahnya dengan maksud untuk mengkonfirmasi maksud dan tujuan tersangka mengucapkan kata-kata tidak pantas terhadap anaknya.

Namun saat menanyakan hal tersebut, terjadi perselisihan antara tersangka dan korban, sehingga terjadi pemukulan terhadap korban dan akhirnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalsari Surabaya.

Adapun ancaman pidana yang disangkakan kepada tersangka adalah Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan.

Upaya perdamaian antara tersangka dengan korban dilakukan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 bertempat di Kejaksaan Negeri Surabaya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Anggraini, S.H. Dimana JPU menjelaskan maksud dan tujuan dari proses perdamaian, konsekuensi apabila para pihak menyetujui atau tidak menyetujui termasuk jangka waktu proses perdamaian.

Setelah JPU menawarkan proses perdamaian, kedua belah pihak menyetujui proses perdamaian dan sepakat melakukan perdamaian tanpa syarat dan saling memaafkan serta ditindaklanjuti dengan penandatanganan Surat Ketetapan Penghentian.

Penuntutan (SKPP) pada hari ini Dasar hukum yang dipergunakan JPU dalam melaksanakan penghentian perkara berdasarkan sistem keadilan restoratif (restorative justice) adalah UU RI No 11 tahun 2021 tentang perubahan UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 14 KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung RI No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Selain itu JPU juga menimbang fakta antara korban dan tersangka yang merupakan tetangga (selisih dua rumah), bahwa tindakan yang dilakukan oleh tersangka merupakan emosi sesaat serta memperhatikan keadaan ekonomi tersangka yang kurang mampu dimana tersangka bekerja sebagai tukang cuci rumah tangga yang berpenghasilan Rp 30 per hari sedangkan suaminya bekerja sebagai kuli bangunan berpenghasilan Rp 70 perhari untuk menghidupi 2 orang anak yang masing-masing berusia 7 tahun dan 14 tahun. (Ton)

PDIP: Wisata Pasuruan Tak Kalah Dengan Bali
PDS Bayarkan Uang Karyawan PKWT Rp 9,4 Miliar