Ketua Ponpes Sidogiri Diperiksa Jaksa KPK
(pakai sarung) M. Ali Zain (pakai tongkat) Achmad Prihantoyo

Terkait Suap Hakim Rp 450 Juta

Ketua Ponpes Sidogiri Diperiksa Jaksa KPK

Potretkota.com - Guru Pondok Pesantren Sidogiri, Mahmud Ali Zain dan Abdul Majid Ketua Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (SPPS) Baitul Maal Wat Tanwil (BMT) Usaha Gabungan Terpadu (UGT) diperiksa Jaksa Penuntut Umum (KPK) di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya

Dalam persidangan, Mahmud Ali Zain tidak banyak memberikan keterangan, karena tidak ada hubungannya dengan dugaan korupsi yang melibatkan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Itong Isnaeni Hidayat.

Berbeda, Abdul Majid banyak dicerca pertanyaan, lantaran terbukti memberikan uang kepada terdakwa yang juga pengacara Hendro Kasiono, untuk perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby dan perkara perdata Nomor: 1442/Pdt.P/2021/PN Sby.

"Dalam perkara itu, Koperasi Sidogiri memberikan fee pengacara Rp 675 juta, Achmad Prihantoyo secara pribadi Rp 675 juta. Total Rp 1,350 miliar," jelas Abdul Majid, Selasa (28/6/2022).

Hal itu tidak dibantah oleh Achmad Prihantoyo Direktur Utama PT Soyu Giri Primedika (SGP). Menurutnya, pernyataan Abdul Majid Ketua Koperasi Sidogiri yang juga sebagai Direktur PT SGP, benar adanya. "Perjanjiannya (dengan terdakwa Hendro Kasiono), uang itu untuk segala kepengurusan perdata PT SGP di PN Surabaya, mulai proses sidang hingga putusan," tambahnya.

Sebagai inisiator pembubaran PT SGP, Achmad Prihantoyo dan Abdul Majid ingin bagian saham merata, karena masing-masing hanya dapat 20%. Sedangkan sebagai Komisaris Dokter Muhammad Sofyanto dan Dokter Yudi Her Oktaviono, dapat bagian 30%.

"Padahal belum pernah setor tapi kok mendapat 30 persen saham," jelas Achmad Prihantoyo.

Menurut dakwaan, suap berawal saat pengacara RM. Hendro Kasiono mendapat kuasa dari Direktur Utama Achmad Prihantoyo dan Direktur Abdul Majid Umar untuk pembubaran PT Soyu Giri Primedika (SGP) dengan perjanjian honor Rp1.350.000.000. Uang tersebut untuk biaya operasional dan biaya pengurusan perkara, dari tahapan persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung RI. Ditambah, 15% dari penjualan aset setelah dikurangi semua biaya yang dikeluarkan.

Setelahnya, Hendro Kasiono menemui panitera Hamdan, untuk mengatur pembubaran PT SGP. Hamdan pun mengkomunikasikan dengan Hakim Itong Isnaini Hidayat, tentang tata cara syarat pembubaran Perseroan.

Karena itu Hakim Itong menyerahkan tulisan kepada Hamdan dalam kertas mengenai dasar hukum Pembubaran Perseroan Terbatas, syarat-syarat, dan tata cara pengajuan pembubaran Perseroan, tujuannya agar dapat dijadikan acuan Hendro Kasiono membuat permohonan pembubaran PT SGP.

Selanjutnya, Hakim Itong melalui Hamdan meminta uang kepada Hendro untuk diberikan Wakil Ketua PN Surabaya, Dju Johnson Mira Mangngi. Tujuannya, agar perkara tersebut dipegang oleh Hakim Itong bukan hakim lainnya. Hendro yang sepakat lalu memberikan uang Rp 260 juta.

Tanggal 30 November 2021, Wakil Ketua PN Surabaya Dju Johnson Mira Mangngi, S.H., M.H menetapkan Itong Isnaini Hidayat sebagai Hakim yang mengadili perkara perdata Nomor: 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby tentang permohonan pembubaran PT SGP.

Pada tanggal 27 Desember 2021, Hamdan meminta Hendro Kasiono agar menyiapkan uang Rp150 juta sebagai imbalan jika perkara tersebut dikabulkan. Namun, Hendro Kasiono hanya membawa Rp 140 juta. Uang tersebut kemudian diletakkan dalam mobil Honda Brio orange M-1295-NJ milik Hamdan.

Selain perkara nomor 2174/Pdt.P/2021/PN.Sby, Hendro Kasiono juga meminta bantuan perkara nomor 1402/Pdt.P/2021/PN.Sby, penetapan ahli waris Made Sri Manggalawati. Hakim Itong melalui Hamdan meminta uang Hendro Kasiono Rp50 juta. Atas pengurusan perkara tersebut Hamdan mendapat bagian dari Hakim Itong Rp 5 juta.

KPK menetapkan Itong Isnaini Hidayat dan Hamdan dengan Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan Hendro Kasiono dijerat Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. (Hyu)

Pembunuhan Wanita Dalam Kamar Hotel Terungkap
Tugu Pahlawan dari Masa ke Masa