Lurah Adinda Masa Bodoh Sungai Berubah Jadi Rumah

Eri: Kalau Tidak Mampu Silakan Mundur

Lurah Adinda Masa Bodoh Sungai Berubah Jadi Rumah

Potretkota.com - Lurah Gunung Anyar Tambak Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya, Adinda Setiyoningrum, ST terkesan masa bodoh adanya sungai yang berubah jadi rumah. Terbukti, Mantan Kepala Seksi Perizinan Bangunan, Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang (DPRKPCKTR) Pemkot Surabaya tak bergeming saat dimintai tanggapan Sungai di Gunung Anyar Tambak Jadi Rumah, Kamis (13/1/2022).

Padahal, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menempatkan Adinda Setiyoningrum sebagai pilihan terbaiknya untuk menjabat sebagai Lurah. Saat itu, Mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeko) ini juga menyebut, kelurahan bukanlah tempat orang-orang buangan. Tapi, mereka yang bertugas di kelurahan adalah orang-orang hebat dan berkompeten.

"Kalau merasa berat jadi Lurah, tolong sampaikan surat pengunduran diri. Karena buat saya, Lurah adalah jabatan yang sangat penting ketika memajukan sebuah kota. Kalau njenengan tidak mampu, munduro gak popo (kalau anda tidak mampu, silahkan mundur tidak apa-apa)," tegas Eri Cahyadi, saat memberikan pengarahan kepada para Lurah se Kota Surabaya, baru-baru ini.

Seperti berita sebelumnya, tanah sepadan termasuk sungai dikawasan Gunung Anyar Emas Surabaya, diduga kuat dijual belikan. Informasinya, mafia telah menjual sungai dan tanah dengan harga puluhan juta. Karena sudah berubah jadi rumah-rumah, tak heran jika daerah tersebut sering terjadi banjir.

Dalam Pasal 24 angka 3 huruf kk Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Dan Peraturan Zonasi Kota Surabaya Tahun 2018-2038, Gunung Anyar Mas masuk rencana pengembangan jaringan drainase. Juga dijelaskan, setiap orang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan maka disanksi pembongkaran bangunan juga pemulihan fungsi ruang.

Wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota serta ketentuan pidana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.

Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi diatur oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2015. Dalam Pasal 22 dijelaskan, pemanfaatan ruang sempadan jaringan irigasi harus memperoleh izin dari Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota sesuai dengan wewenangnya. Selain itu juga harus mendapat rekomendasi teknis dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) atau Balai Wilayah Sungai (BWS) sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya. (Hyu)

Apresiasi Gubernur Jatim Kepada Pelindo Regional 3
PTM di Pasuruan 100% Asalkan Pelajar Sudah Vaksin