Penjelasan BPN Soal TKD Desa Suwayuwo Pasuruan
foto: Sukardi

Penjelasan BPN Soal TKD Desa Suwayuwo Pasuruan

Potretkota.com - Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang ada di Kabupaten Pasuruan akhirnya angkat bicara terkait sengketa tanah yang ada di Desa Suwayuwo, Kecamatan Sukorejo. Pasalnya sebidang tanah tersebut sempat di klaim milik perorangan. Padahal dugaan kuat tanah itu aset milik Tanah Kas Desa (TKD).

Sub Bidang Tata Usaha, Sukardi menjelaskan, terbitnya sertifikat tanah yang ada di Suwayuwo itu muasalnya atas pemilik Lasia, kemudian dijual ke Hartono. Setelah itu dijual lagi ke Muhammad Aris Munai. Dalam penjualan sebidang tanah tersebut terdapat Akta Jual Beli (AJB). Sehingga dalam proses AJB, diterbitkan sertifikat atas nama Muhammad Aris Munai, tahun 19 Agustus 2010.

"Di tahun kemudian, tiba-tiba Muhamad Aris Munai melakukan permohonan pengahpusan sertifikat dengan dasar yang ada. Pemilik sertifikat ini datang ke BPN dengan inisiatif sendiri meminta permohonan agar sertifikat dengan nomor sekian supaya di hapus. Karena memiliki dasar dan memenuhi persyaratan lengkap, maka kita kabulkan penghapusan," ungkap Sukardi, Jumat (24/9/2021).

Menurut Sukardi, pembatalan atau penghapusan sertifikat itu bisa dilakukan. "Bahwasanya penghapusan sertifikat memiliki 5 aturan yaitu yang pertama, karena dilepaskan secara sukarela. Kedua, dicabut karena ketentuan Undang-undang. Ketiga, karena tanahnya musnah. Keempat, tanah yang ada jangka waktunya seperti HGB, itu dapat dihapus kalau haknya berakhir. Kelima, karena pembatalan hak yang terkandung cacat administrasi dan itu harus dilakukan penetapan dari pengadilan. Kalau cacat administrasi pastinya ada surat untuk mencabut kembali ke BPN," imbuhnya.

"Jadi terkait masalah tanah yang ada di Desa Suwayuwo, pemohon memang melakukan pelepasan secara sukarela. Pelepasan sertifikat tanah ini atas inisiatifnya sendiri. Awalnya, ia datang ke Notaris guna melepaskan tanah yang sudah menjadi haknya. Kemudian setelah dilepas didaftarkan ke BPN. Melihat berkas sudah lengkap dan memenuhi syarat, ya sudah kita catat," tambah Sukardi.

Sukardi tidak tau menahu, jika timbul permasalahan bersetatus tanah milik Tanah Kas Desa (TKD). "Nah ini kita tidak tau. Yang jelas kita dari BPN hanya menjalankan tugas dan memberikan pelepasan yang saat itu dihadapan Notaris," tegasnya.

Dijelaskan Sukardi, pelepasan tanah yang disoal, sudah terjadi dan statusnya sudah jadi milik negara, tentunya dikembalikan ke Desa. "Jika sertifikat itu diminta kembali oleh Desa, maka akan kita berikan, tetapi harus memenuhi syarat. Untuk saat ini, status tanah yang ada di Suwayuwo milik Negara," jelasnya.

Terpisah, Notaris yang ada di kantor Pandaan, Marda Brajan menyampaikan, terkait sebidang tanah yang ada di Desa Suwayuwo, jika dilihat dari jual beli lamanya, tanah itu milik perorangan.

"Kenapa tiba-tiba muncul Tanah Kas Desa, ini kita kurang tau. Awalnya Muhammad Aris Munai ini datang ke kantor Notaris, dan ia minta tolong kita untuk dibuatkan surat pelepasan tanah. Alasanya dia engga mau ribet urusan dengan warga soal status tanahnya. Dari fersi Muhammad Aris Munai pelepasan tanah itu, karena dapat tuntutan dari warga. Sehingga ia terpaksa melepaskan tanah tersebut, sebab ia ga mau ribet," singkatnya. (Mat)

Barang Bukti Sabu Dipakai Oknum Polisi Untuk Pesta
Mantan FPI Deklarasi Ormas Perisai Bangsa