Pokir Pasuruan Disoal

Pokir Pasuruan Disoal

Potretkota.com - Sejumlah aktivis mendatangi kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jumat (17/9/2021). Mereka datang melaporkan dugaan korupsi proyek yang dibagi-bagi oleh anggota Dewan dengan sistim penunjukan langsung. Proyek tersebut yaitu usulan Dewan melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir).

Prima Satria Laksana LSM LIRA Jatim mengatakan, praktek dugaan korupsi pembagian proyek di Dewan, dinilai ada. Sebab tata cara pelaksanaan, penyusunan dan perencanaan APBD melalui usulan pokok-pokok pikiran (pokir) yang dianggarkan oleh anggota Dewan adalah sifatnya inheren. "Dan ini, oleh anggota Dewan dimanfaatkan paket pekerjaanya," katanya

Juga disebut Prima, paket pekerjaan penunjukan langsung yang diusulkan oleh anggota Dewan melalui Pokir nilainya rata-rata Rp 200 juta yang dilaksanakan oleh OPD. "Setelah dari OPD, pekerjaan itu diminta anggota Dewan kemudian diberikan ke pihak ketiga rekanan. Alasan inilah, kita anggap bagian dari skenario menghindari mekanisme lelang secara terbuka. Kejadian ini juga kita anggap bagian dari dugaan korupsi yang berpotensi terjadinya gratifikasi antara penyedia kepada anggota Dewan dan OPD terkait," ungkapnya.

Sementara, Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Kejari, Kabupaten Pasuruan, Denny Saputra menyampaikan, dari laporan rekan-rekan aktivis terkait Pokir, datanya sudah terima. "Selanjutnya data-data ini akan di uji lalu kita telaah. Hasilnya akan dikroscek dengan temuan-temuan di lapangan," singkatnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Sudiono Fauzan mengaku, terkait Pokir, itu sudah tertuang amanat undang-undang yang diatur Permendagri Nomor 86 tahun 2017, tentang tatacara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Dan tepatnya di pasal 153 dijelaskan penalaan Pokir di Dewan penjelasanya ada dipasal 178.

"Mengenai penalaan Pokir yang merupakan kajian pembangunan daerah diperoleh dari anggota Dewan berdasarkan risalah rapat dengar pendapat atau hasil penyerapan apirasi masyarakat, itu melalui reses. Dan praktek reses yang dilakukan oleh anggota Dewan ini bisa melalaui bentuk ngopi, pembangunan fisik dan lainya yang kemudian diusulkan melalaui Pokok Pikiran (Pokir). Kemudian hasilnya dibahas bersama eksekutif sampai disahkan menjadi Dokumen. Sampai disanalah tugas DPRD," aku Sudiono Fauzan.

Sudiono Fauzan juga menjelaskan, setelah Pokir itu disahkan, semuanya tugas dipasrahkan ke eksekutif. "Jadi kalau ada yang laporan terkait dugaan korupsi Pokir hanya berdasar tuduhan yang tidak benar, maka kita minta buktikan saja dan laporkan aja ke Aparat Penegak Hukum (APH). Kita siap atas laporan itu dan kita nyatakan tuduhan itu tidak benar, karena pembagian proyek Pokir itu bukan domenya Dewan," jelasnya. (Mat)

3 Polisi Nyabu Dapat Izin Kasat Narkoba
8 Bulan ABK TB Mitra Jaya XIX Belum Ditemukan