Proyek Pemerintah Kabupaten Bermasalah Disorot

Proyek Pemerintah Kabupaten Bermasalah Disorot

Potretkota.com - Sejumlah pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Pasuruan menui sorotan dari kalangan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Pasalnya banyak proyek bermasalah yang diduga pekerjaan asal jadi dan tidak sesuai spesifikasi.

Pekerjaan proyek tersebut diantaranya, pembangunan Rest Area senilai Rp 2,4 miliar, yang ada di wilayah Kecamatan Tutur, Gedung Tourist Information Center (TIC) senilai Rp 3,8 miliar dan pembangunan Wisata Halal Banyu Biru senilai Rp 4,9 miliar di wilayah Kecamatan Winongan.

Selain itu, pembangunan Arjuno Technopark senilai Rp 5,1 miliar, dikerjakan di wilayah Kecamatan Purwosari. Rest Area Pohgading Rp 4,8 miliar, di wilayah Kecamatan Paserpan. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) senilai Rp 4,1 miliar, di wilayah Kecamatan Rejoso. Kemudian, pembangunan SPAM Pohjentrek Rp 16,6 miliar, SPAM Beji senilai Rp 8,8 miliar dan SPAM Gempol Rp 4,3 miliar. Semua proyek strategis itu bersumber dari anggaran APBD 2022.

Ketua LSM Pusat Studi dan Advokasi Kebijakan (PUSAKA) Lujeng Sudarto mengatakan pembangunan proyek yang ada di Kabupaten Pasuruan diduga kuat menyalahi aturan yang ada dikerjakan tidak sesuai besaran teknis dan material tidak sesuai spesifikasi. Kenapa tidak, dari hasil salah satu temuan dilapangan bahwa ada pekerjaan Proyek Rest Area di Kecamatan Tutur yang diduga dikerjakan asal-asalan, sehingga berpotensi membahayakan para pengguna.

"Kami menemukan indikasi ketidaksesuaian bestek dan spesifikasi material. Ini terjadi karena lemahnya pengawasan pada proyek strategis Pemkab Pasuruan," kata Lujeng Sudarto.

Lebih lanjut Lujeng, atas temuan sejumlah proyek bermasalah tersebut, maka meminta BPK-RI melakukan audit investigatif terhadap pekerjaan proyek strategis di Kabupaten Pasuruan. "Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan atau niat jahat dalam pengurangan bestek, BPK diminta untuk menyerahkan hasil audit ke aparat penegak hukum," imbuhnya.

Lujeng mengingatkan, fungsi pendampingan proyek strategis oleh tim Kejari Kabupaten Pasuruan, hendaknya tidak dijadikan modus perlindungan pada pekerjaan yang tidak berkualitas. "Karena, masyarakat juga berhak melakukan pengawasan sebagai bentuk partisipasi dalam program pembangunan di daerah," pungkasnya. (Mat)

Bos Manna Mobil Kertajaya Dijerat Pasal 170 KUHP
Sri Lestari Akui CV Cahaya Mulya Dibeli Kamarul Muniri