PT Surabaya Periksa Dugaan Rekasa Hukum

PT Surabaya Periksa Dugaan Rekasa Hukum

Potretkota.com - Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya, telah memeriksa Alviano Wijaya, penggugat yang melaporkan pekara dugaan rekasa hukum yang dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Dewi Iswani.

"Ada sekitar 20 pertanyaan yang diajukan oleh Hakim pemeriksaan. Kami disini menjelaskan bahwa ada 2 produk hukum yang dikeluarkan yang pertama dari release Mahkamah Agung pada 15 Juni 2021 berbentuk email dan putusan pada 19 Juli 2021 yang di lakukan oleh Hakim Dewi Iswani," kata Alviano kepada Potretkota.com.

Menurut Alviano Wijaya, sebelumnya saat dikonfirmasi bocornya puusan ke PN Surabaya sangat tidak logika. "Kalau upload perkara lain, tapi isi dalam putusan yang sudah dimuat di e- Court Mahkamah Agung menyebut dengan jelas dan tegas nomor perkara gugatan. Pencabutan putusan itu, seharusnya dilakukan oleh institusi bukan pribadi hakim, mengingat putusan yang telah dipublikasikan melalui e-Court itu merupakan produk hukum Mahkamah Agung," tambahnya.

Untuk diketahui, Alvianto Wijaya melaporkan Hakim Dewi Iswani di Pengadilan Tinggi Surabaya karena perkara gugatan No 28/ Pdt.G.S/2021/PN.Sby sudah bocor. Padahal, pengadu belum disidang. Dalam putusan yang didapat, disebutkan bahwa perkaranya dinyatakan gugur.

Sebelumya, kepada wartawan, Humas PN Surabaya, Martin Ginting mengaku, pengaduan terhadap Hakim merupakan hak dari masyarakat yang merasa dirugikan. "Setiap orang yang merasa dirugikan sah-sah saja melaporkan," akunya.

Terkait adanya putusan bocor, Humas mengaku telah melakukan konfirmasi ke hakim Dewi Iswani dan hasilnya, belum ada putusan. "Sudah saya klarifikasi ke hakim pemeriksa perkaranya dan hakim yang bersangkutan tidak merasa memutus perkara tersebut," terangnya.

Konflik adanya putusan dalam e-Court tersebut, masih Humas, merupakan kesalahan yang dilakukan juru sita. "Salah input atau salah ketik oleh juru sita dan pihak juru sita sudah klarifikasi melalui surat ralat pemberitahuan isi penetapan. Jadi, hakim tidak tau masalah tersebut," pungkasnya. (Tio)

Golkar Pasuruan Gelar Vaksinasi 1500 Kuota
Razia Warkop Jalan Pahlawan Hingga Jalan Kranggan