Tahun 2016-2017 BPK tak Audit BUMN Ini

Tahun 2016-2017 BPK tak Audit BUMN Ini

Visi BPK 2016-2020 yakni “Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”.

Potretkota.com - Berdalih mengacu perundang-undangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak lagi melakukan audit keuangan perusahaan negara, yakni BUMD dan BUMN. Hal tersebut disampaikan Dian Rosdiana, Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK.

Alasanya, BPK memegang teguh UU No. 15 tahun 2006 tentang BPK dan UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN. “BPK tidak melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BUMN/BUMD, melainkan diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik,” katanya, Jumat (1/2/2018) kemarin.

Menurut Dian Rosdiana, pemeriksaan dilakukan BPK yakni tertentu saja. Ia mencontohkan, tahun 2016-2017 (semester I), BPK tidak melakukan pemeriksaan atas BUMN, diantaranya Bank BTN, Bank Jatim, Otoritas Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, PT Pelni, PT Sucofindo, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) ataupun PT Perikanan Nusantara.

“Pemeriksan yang dilakukan BPK, adalah pemeriksaan kinerja atau pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang tidak dilakukan setiap tahun, tetapi berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan yang telah ditetapkan di setiap awal tahun anggaran dan atau berdasarkan kebutuhan atau permintaan,” dalihnya Dian Rosdiana.

Untuk diketahui, tugas BPK mengacu pada perundang-undangan yakni, UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU No 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Audit Laporan Keuangan BUMN dan BUMD tetap boleh dilakukan BPK. Karena, sesuai amanat konstitusi, BUMN dan BUMD merupakan kekayaan negara. Di mana BPK berhak mengaudit seluruh unit organisasi lembaga negara.

Dalam keterangan resmi Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2017, disajikan berdasarkan pengelompokan pengelola anggaran, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Khusus untuk hasil pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan berdasarkan tema dan fokus pemeriksaan yang dimuat dalam Rencana Strategis BPK 2016-2020 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. (Hyu)

Kapolrestabes Surabaya Sebarkan Anggota di 23 Titik Demi Keamanan
Rumah Demak Terbakar Karena Lilin Jatuh