Tahun 2022, Kejari Bangil Turun ke Pesantren

Kejar Korupsi Pokir, BOP dan Bankeu

Tahun 2022, Kejari Bangil Turun ke Pesantren

Tahun 2021, Kejari Bangil bidang Pidana Khusus (Pidsus) sudah menyelematkan uang negara kurang lebih sebesar Rp 145 miliar. Sedangkan dibidang Datun telah menyelamatkan uang negara sekitar sebesar Rp 2,3 miliar.

Potretkota.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil Kabupaten Pasuruan terus melakukan penyelidikan di kasus tindak pidana korupsi dugaan gratifikasi pekerjaan Pokir Dewan, BOP dan Bankeu. Sebelumnya kasus itu berjalan tahun 2021 dan saat ini terus dilanjutkan di tahun 2022.

Kasi Intel Kejari Bangil, Jemmy Sandra SH, MH menyampaikan, selama tahun 2021, Kejaksaan sudah menangani beberapa kasus korupsi yang sudah sampai tahap persidangan sampai inkrah hingga putus perkaranya. "Kedua ada perkara yang masih berjalan lewat tahun ini sudah kita tuntut dan kita bacakan, insyallaah sesudah tahun baru akan selesai," kata Jemmy.

Selain itu, ada 3 perkara yang masih tahap penyelidikan terkait dugaaan gratifikasi bersumber dari Pokok Pikiran (Pokir) Dewan. Lalu dugaan gratifikasi Bantuan Keuangan (Bankeu). Kemudian dugaan Korupsi Bantuan Oprasional Pendidikan (BOP) yang ada di seluruh Kabupaten Pasuruan.

"Dari kesemua kasus tersebut masih kita tangani mulai tahun 2021 sampai 2022 saat ini. Yang terakhir ada juga soal dugaan korupsi koperasi masih dalam penanganan," paparnya.

Jemmy Sandra juga menjelaskan, di tahun 2021 Kejari Bangil juga mempunyai program berupa discerning atau dibidang pencegahan yang namanya program Jago Bangdes (Jagongan Bareng Bersama Kepala Desa).

"Ini dilakukan agar kepala desa lebih berhati-hati menggunakan anggaran dari pemerintah. Jangan sampai tersangkut korupsi. Maka dari itu Kejaksaan memberikan pembelajaran sosialisasi dalam pencegahan korupsi terkait permasalahan di Desa," ungkapnya.

Nantinya, Kejari Bangil dalam bersosialisasi akan memberikan penyuluhan dengan Kepala Desa dan langsung berhadapan tatap muka. Tidak hanya itu, Jaksa juga mempunyai program yang langsung turun ke sekolah di seluruh Kabupaten Pasuruan, ini dilakukan biar pihak terkait bijak mengelola anggaran negara.

"Kemudian Jaksa mempunyai program yang namanya Jaksa Kepesantren (Jaksa Keren), nantinya Jaksa turun ke seluruh pesantren. Sebab banyaknya pesantren, maka jaksa memberikan bimbingan pada pihak terkait soal hukum, agar tidak terjerat korupsi dalam menerima bantuan program dari pemerintah maupun pusat," tambahnya. (Mat)

Hakim Minta Suliestyawati Kembalikan Uang Negara
Wali Kota Surabaya Minta Lurah Turun Lapangan